“Pemerintah meminta PerÂtaÂmina untuk mengkaji ulang renÂcana kenaikan harga elpiji 50 kg,†ujar Vice President CorpoÂrate CoÂmÂÂmunication Pertamina M Harun di Jakarta, kemarin.
Sebelumnya, Pertamina beÂrenÂÂcana menaikkan harga jual elpiji 50 kg untuk industri seÂkitar 10 perÂsen awal Juli 2011. SedangÂkan kenaikan harga elpiji 12 kg masih dicari waktu yang tepat.
Harun beralasan, dengan keÂnaiÂkan harga jual elpiji industri ini, Pertamina ingin berbagi beÂban dengan industri sehingga BUMN migas itu dapat memeÂnuhi perÂminÂtaan atas elpiji yang meningÂkat sesuai perkemÂbaÂngan industri. “Dengan demiÂkian, Pertamina dan industri bersama-sama berÂkonÂtribusi atas pertumbuhan perÂekonoÂmian naÂsional,†kata Harun.
Harun mengatakan, saat ini harga jual elpiji 50 kg Pertamina masih Rp 7.355 per kg dan harga itu di bawah pasar yang sudah lebih dari Rp 9.000 per kg. Selisih harga jual tersebut, selama ini ditanggung PerÂtaÂmina seÂhingÂga menyebabÂkan berkuÂrangÂnya laba perseroan sampai Rp 3,2 triliun di tahun 2010.
Menurutnya, pada kuartal perÂtama 2011 saja bisnis elpiji non subÂsidi Pertamina sudah meÂrugi Rp 1 triliun. Apabila harga terÂsebut dipertaÂhanÂkan seperti saat ini, kemungÂkiÂnan kerugian akibat bisnis elpiji non subsidi yang mencakup 12 kg, 50 kg dan bulk untuk industri diperÂkiÂraÂkan menÂcapai Rp 3,6 triliun.
“Kondisi ini tidak sehat karena sebagai korporasi, Pertamina berÂkewajiban untuk mengÂhaÂsilkan laba,†paparnya.
Dengan harga jual saat ini, lanjut Harun, Pertamina tidak dapat menambah volume penjualÂan elpiji industri kaÂrena semakin besar volume penÂjualan elpiji, semakin banyak pula laba PerÂtamina yang tergerus.
“Padahal, Pertamina ingin mendukung perkembangan inÂdustri yang berdampak pada perÂtumbuhan ekonomi nasional deÂngan cara menyuplai elpiji seÂsuai dengan pertumbuhan perÂminÂtaan,†ujarnya.
Batalkan Saja
Direktur Eksekutif MasyaÂrakat Pemantau Kebijakan EkÂsekutif dan Legislatif (Majelis) SugiÂyanto meminta pemerintah memÂÂbatalkan rencana kenaikan harga elpiji 50 kg dan 12 kg karena akan membebani masÂyarakat.
“Jangan hanya ditunda seÂbaikÂÂnya dibatalkan saja rencana itu. Kebijakan itu sangat konÂtraÂproÂduktif saat ini,†tegasnya.
Sugiyanto mengungkapkan, kontraproduktif bisa terjadi mengingat distribusi elpiji non subsidi 12 kg dan 50 kg masih terÂbuka. Sementara disparitas harga elÂpiji non subsidi dan subÂsidi saÂngat tinggi.
“Pasarnya masih terbuka. ArÂtiÂnya, siapapun boleh memiÂlih unÂtuk beli elpiji yang mana saja. JiÂka pelaku usaha yang seharusnya membeli elpiji 50 kg masih bisa beli elpiji 12 kg juga tidak diÂlarang. Atau ada yang seharusÂnya beli 12 kg, tapi maÂsih beli yang 3 kg,†jelasnya.
Dengan disparitas antara elpiji subsidi dan non subsidi itu, terjadi peralihan antara pemakai elpiji 12 kg ke elpiji 3 kg waÂlauÂpun belum ada kenaikan harga. Menurut Sugiyanto, jika kenaikÂan harga kepada elpiji 12 kg dan 50 kg diÂberÂlakukan, maka dispaÂritas harga semakin membesar.
“Apalagi, kenaikan elpiji 10 perÂsen bisa memicu inflasi hingga 0,3 persen. PersoalanÂnya, peÂmerintah belum berani meÂnangÂgung risiko itu. Tahun 2010, angka inflasi di luar target, yakni 6,76 persen, padahal tarÂgetnya 6 persen,†jelasnya.
Oleh karena itu, Sugiyanto meÂÂnganjurkan pemerintah lebih baik menentukan ketetapan terlebih dahulu bagi siapa-siapa yang berÂhak menggunakan keÂtiga macam elpiji tersebut yang dituangkan dalam regulasi.
Anggota Komisi VII DPR Ali Kastela mengatakan, untuk meÂngantisipasi kerugian PertaÂmina akibat tidak boleh dinaikÂkanÂnya harga gas elpiji 12 kg dan 50 kg, pemerintah bisa mengoÂreksi laba Pertamina.
Selain itu, masih ada cara lain untuk mengantisipasi kerugian. Yaitu, menutupnya melaÂlui keunÂtungan dari konversi miÂnyak tanah ke gas. Untuk dikeÂtahui, penghematan dari konÂversi miÂnyak tanah ke elpiji 3 kg seÂbesar Rp 11 triliun.
Namun, anggota Komisi VII DPR Satya Wirayudha mengaÂtaÂÂkan, kenaikan elpiji 50 kg sah-sah saja karena untuk industri. ArÂtinya, kenaikan itu bisa mengÂÂkompensasi tidak dinaikÂkannya harga elpiji 12 kg dan 3 kg yang seÂlama ini dikonsumsi rumah tangga. “Kalau itu dilaÂkukan, keÂruÂgian Pertamina bisa dimiÂnimalisir,†ucapnya. [rm]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: