Defisit APBD Jabar Capai Rp5,7 T, Muslim Arbi Pertanyakan Kinerja KDM

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, meminta Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi alias Kang Dedi Mulyadi (KDM) lebih fokus menangani kondisi fiskal daerah setelah APBD Jabar disebut mengalami defisit hingga Rp5,7 triliun.

Muslim menilai persoalan defisit tersebut seharusnya menjadi perhatian utama KDM sebagai kepala daerah. Menurutnya, gubernur semestinya lebih fokus mencari sumber pendapatan untuk memperkuat kas daerah daripada sibuk melakukan safari dan berbagai aktivitas yang dinilainya hanya menonjolkan citra.

"Sebagai Gubernur Jabar, KDM seharusnya mengejar dana untuk APBD, bukan sibuk safari sana-sini sambil tebar pesona," kata Muslim kepada RMOL, Senin, 14 September 2026.

Menurut Muslim, tugas utama gubernur tidak hanya tampil dalam berbagai kegiatan publik, tetapi juga memastikan kemampuan fiskal daerah memadai untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

"Tugas pokoknya untuk isi kas APBD diabaikan sehingga defisit sampai mencapai 5,7 T," ujarnya.

Kondisi tersebut, kata Muslim, wajar jika kemudian memunculkan pertanyaan kritis dari masyarakat mengenai kinerja KDM dalam mengelola Jawa Barat.

"Publik kritis akan bertanya ngapain aja itu KDM? Moso cuma kejar pencitraan mirip Jokowi di masa lalu?" kata Muslim.

Muslim juga membandingkan gaya kepemimpinan KDM dengan sejumlah gubernur di daerah lain, seperti Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Menurutnya, kepala daerah di wilayah tersebut tidak terlihat terlalu mengedepankan pencitraan seperti yang dituduhkannya terhadap KDM.

"Dibandingkan gubernur lainnya. Seperti Jakarta, Jateng dan Jatim nggak 'genit' pencitraan mirip KDM ya," ujar Muslim.

Karena itu, Muslim meminta KDM menghentikan aktivitas yang dinilainya sekadar tebar pesona dan kembali memprioritaskan persoalan mendasar di Jawa Barat, terutama kondisi keuangan daerah.

"Jadi sebaiknya KDM stop tebar pesona. Urus tuh Jabar dengan benar biar nggak defisit," tegasnya.

Muslim menilai defisit APBD harus menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Menurutnya, kemampuan mengelola keuangan daerah merupakan bagian penting dari tanggung jawab seorang gubernur.

"Defisit APBD menandakan KDM nggak bisa kerja. Cuma tebar pesona doang," pungkas Muslim.