Berita

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo.

Politik

Mafia BBM Pantura Harus Disikat Habis Demi Selamatkan Hak Nelayan

MINGGU, 19 JULI 2026 | 12:05 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) di kawasan Pantai Utara (Pantura) diminta tak lagi dibiarkan merajalela. Pemerintah didesak turun tangan membongkar jaringan pelaku yang diduga menggerogoti solar subsidi untuk nelayan.

"Kami di DPR mati-matian memperjuangkan hak rakyat. Jangan sampai hasil perjuangan itu justru dirampok dan dinikmati mafia BBM," tegas Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo kepada wartawan, Minggu, 19 Juli 2026.

Legislator asal Jawa Tengah itu mengingatkan, sejak awal dirinya telah mewanti-wanti bahwa selisih harga antara solar nelayan, BBM subsidi, dan BBM industri akan menjadi celah empuk bagi para mafia apabila pengawasannya lemah.


"Selisih harga yang sangat besar ini menjadi magnet bagi mafia. Kalau pemerintah lengah, solar subsidi pasti diselewengkan ke industri. Yang rugi nelayan, yang untung mafia," ujarnya.

Firman juga mengaku menerima laporan adanya dugaan keterlibatan sejumlah SPBU dalam praktik penyelewengan solar subsidi. Karena itu, pemerintah diminta tidak berhenti pada teguran administratif.

"Cabut izin SPBU yang bermain. Proses hukum pemiliknya. Kalau perlu sita seluruh aset hasil kejahatannya. Negara tidak boleh kalah oleh mafia BBM," tegas anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah III itu.

Menurut Firman, kebijakan pemerintah menetapkan harga solar nelayan Rp15 ribu per liter tidak akan berarti apabila distribusinya tetap dikuasai mafia. Setiap liter solar yang diselewengkan, kata dia, sama saja dengan merampas hak nelayan yang menggantungkan hidupnya dari melaut.

Karena itu, Firman mendesak Presiden bersama kementerian dan lembaga terkait segera membentuk Satgas Gabungan yang melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), BPH Migas, Polri, TNI AL, serta unsur masyarakat untuk melakukan operasi besar-besaran di wilayah Pantura.

"Jangan beri ruang sedikit pun bagi mafia BBM. Tangkap aktor intelektualnya, bongkar jaringannya dari hulu sampai hilir, dan pastikan setiap tetes solar subsidi benar-benar sampai ke tangan nelayan, bukan ke kantong mafia," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Harga Daging Sapi Tembus Rp153 Ribu/Kg, Zulhas Buka Opsi Subsidi APBN-APBD

Selasa, 25 Agustus 2026 | 14:18

LPSK Beri Perlindungan kepada Ferry Hongkiriwang, Saksi Kasus Febrie Adriansyah

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:54

Urusan Gula Konsumsi Aman, Kementan Kini Bidik Target Gula Industri di 2028

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:45

Ahmed al-Sharaa Sambut Keputusan AS Hapus Suriah dari Daftar Sponsor Teror

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Geng Haiti Bantai 40 Pengungsi yang Berlindung di Gereja

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Wajah Baru Jakarta, Wagub Rano Resmikan Jaksinema Pasar Rumput

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:29

BMKG Maksimalkan OMC di Kaltim Sepekan Ini untuk Tangani Karhutla

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:19

Dugaan Setoran Importasi Blueray, KPK Cecar Dua PNS Bea Cukai

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:50

Kasus OTT Unsoed Bisa Saja Terjadi di Kampus Lain

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Perketat Imigrasi, Trump Bersiap Cabut 200 Ribu Visa WNA

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Selengkapnya