Kuliah umum bertajuk Jalan Buntu Reformasi di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 18 Juli 2026.(Foto: PPID DKI Jakarta)
Peringatan 30 tahun peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli digelar dalam bentuk kuliah umum bertajuk "Jalan Buntu Reformasi" di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Sabtu 18 Juli 2026. Acara ini menghadirkan Guru Besar Studi Asia dari University of Melbourne, Australia, Vedi Hadiz, sebagai pembicara utama.
Dalam paparannya, Vedi menjelaskan bahwa dirinya menggunakan konsep oligarki untuk membaca perjalanan reformasi Indonesia. Menurutnya, definisi oligarki tidak bisa dibatasi hanya sebagai kekuasaan segelintir orang kaya yang melindungi kekayaannya lewat politik, seperti yang umum dipahami banyak orang.
"Oligarki sebetulnya adalah suatu hubungan yang terstruktur, bersifat struktural, bukan individual, di mana ada aliansi atau fusi kepentingan antara birokrasi atas, politisi, dan modal besar," kata Vedi.
Vedi menegaskan, konglomerat besar di Indonesia tidak bisa bergerak sendiri tanpa restu birokrasi dan politisi, mulai dari izin proyek, dana subsidi, hingga lisensi lahan. Karena itu, kata dia, menyalahkan kebuntuan reformasi hanya kepada segelintir taipan adalah kekeliruan.
Vedi menelusuri akar oligarki hingga era Orde Baru, yang menurutnya lahir dari hubungan bisnis modal, birokrasi, dan keluarga Cendana yang tersentralisasi di bawah kekuasaan Soeharto. Setelah reformasi 1998 bergulir, struktur oligarki itu tidak runtuh, melainkan beradaptasi dengan menyusup ke partai politik, organisasi masyarakat, hingga media massa.
"Tidak ada satu partai besar pun yang tidak dikuasai oleh oligarki, atau tidak ditandai oleh dominasi oligarki pada partai tersebut. Tidak ada satu pun," kata Vedi.
Vedi menyebut dua dekade awal reformasi ditandai oleh desentralisasi kekuatan oligarki ke daerah, sementara satu dekade terakhir justru diwarnai resentralisasi kekuasaan.
Proses desentralisasi yang semula diharapkan melahirkan pemerintahan lokal yang lebih akuntabel, menurutnya, justru membuka celah bagi munculnya "raja-raja kecil" di daerah dan memicu desentralisasi korupsi.
Vedi turut menyoroti sosok Presiden ketujuh Joko Widodo alias Jokowi yang dianggap sebagai presiden pertama pascareformasi yang berasal dari luar lingkaran oligarki. Namun karena tidak memiliki basis partai dan ekonomi sendiri, Jokowi dinilai justru tertarik masuk ke dalam pusaran oligarki demi mempertahankan kekuasaan.
"Kasus dia itu menunjukkan bahwa seorang yang dianggap reformer pun, karena tidak punya basis politik dan ekonomi, akan terserap juga ke dalam vortex oligarki," kata Vedi.
Vedi menambahkan bahwa langkah-langkah resentralisasi kekuasaan ekonomi dan politik yang dimulai pada era Jokowi turut membuka jalan bagi konsolidasi kekuasaan di era pemerintahan Prabowo Subianto saat ini, yang menurutnya semakin mempercepat proses resentralisasi tersebut lewat sejumlah kebijakan yang bersifat sentralistis.
