Berita

Mantan Presiden RI, Joko Widodo. (Foto: Dok RMOL)

Politik

Dukungan Jokowi Bukan Jaminan PSI Jadi Partai Besar

MINGGU, 28 JUNI 2026 | 09:52 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Partai politik yang ingin berkembang menjadi kekuatan besar tidak cukup hanya mengandalkan figur populer. Dibutuhkan sedikitnya enam modal utama agar mampu bersaing dan tumbuh secara berkelanjutan.

Hal itu disampaikan pengamat politik Nurul Fatta saat menyoroti peluang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai beredarnya dukungan politik dari mantan Presiden RI, Joko Widodo.

Menurut Nurul Fatta, setiap partai yang ingin menjadi partai besar harus memiliki enam modal utama, yakni modal organisasi, modal politik, modal sosial, modal ekonomi, modal kultural, dan modal simbolik.


"Partai politik yang ingin tumbuh menjadi partai besar harus memiliki sedikitnya enam modal utama, yaitu modal organisasi, modal politik, modal sosial, modal ekonomi, modal kultural, dan modal simbolik," kata Nurul Fatta kepada RMOL, Minggu, 28 Juni 2026.

Ia menilai PSI masih menghadapi pekerjaan rumah dalam memperkuat organisasi hingga ke tingkat akar rumput. Namun, bergabungnya Jokowi berpotensi menjadi nilai tambah yang signifikan bagi partai tersebut.

"PSI memang masih menghadapi tantangan dalam memperkuat modal organisasi hingga ke akar rumput. Namun, bergabungnya Jokowi jika benar memberikan dukungan politik yang signifikan berpotensi menjadi penguat modal simbolik sekaligus modal politik bagi PSI," ujarnya.

Meski demikian, Nurul Fatta mengingatkan bahwa kehadiran Jokowi tidak otomatis menjamin peningkatan elektoral PSI. Menurutnya, modal politik dan simbolik tersebut harus diikuti dengan penguatan internal partai.

"Tantangan berikutnya adalah bagaimana modal tersebut diterjemahkan menjadi penguatan organisasi, perluasan basis sosial, dan peningkatan elektoral," pungkasnya.


Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya