Berita

Analis ekonomi politik Kusfiardi. (Foto: Istimewa)

Bisnis

Pemerintah Harus Transparan soal Kondisi Ekonomi

SENIN, 08 JUNI 2026 | 14:34 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Di tengah pelemahan rupiah dan meningkatnya kekhawatiran publik terhadap kondisi ekonomi nasional, analis ekonomi politik Kusfiardi meminta pemerintah lebih terbuka dalam menjelaskan tantangan yang sedang dihadapi perekonomian Indonesia.

Menurut Kusfiardi, upaya pemerintah untuk menjaga optimisme masyarakat merupakan hal yang wajar. Namun, langkah tersebut sebaiknya dibarengi dengan transparansi serta penjelasan yang utuh mengenai kondisi ekonomi yang sebenarnya.

"Saya memahami pemerintah mungkin ingin menenangkan masyarakat. Tetapi alangkah lebih baik jika niat untuk menenangkan itu diikuti dengan transparansi dan akuntabilitas serta tindakan nyata, sehingga masyarakat juga bisa memahami situasi yang sedang terjadi," kata Kusfiardi di kanal Youtube Abraham Samad , Senin, 8 Juni 2026.


Kusfiardi mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. 

Pertumbuhan ekonomi masih tercatat positif dan produk domestik bruto (PDB) tetap bertambah. Namun, ia melihat pertumbuhan tersebut cenderung stagnan dan belum menunjukkan lompatan yang signifikan.

"Ekonomi memang masih tumbuh, tetapi pertumbuhannya cenderung stuck. Bahkan muncul gejala deindustrialisasi dini karena banyak pabrik dan usaha manufaktur yang tutup atau belum pulih sepenuhnya sejak pandemi Covid-19," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa sektor manufaktur yang selama ini menjadi penopang lapangan kerja belum sepenuhnya kembali ke kondisi sebelum pandemi. Banyak perusahaan yang masih belum mampu beroperasi secara optimal maupun menyerap tenaga kerja dalam jumlah penuh.

Di sisi lain, Kusfiardi menyoroti tingginya kebutuhan devisa Indonesia setiap tahun. Selain untuk impor energi seperti BBM dan gas, devisa juga dibutuhkan untuk membiayai berbagai impor strategis serta membayar kewajiban utang luar negeri pemerintah.

"Kita membutuhkan dolar dalam jumlah besar untuk impor energi, impor barang lainnya, dan juga untuk membayar cicilan pokok maupun bunga utang luar negeri. Kebutuhan devisa kita sangat besar," jelasnya.


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Prabowo Tindak Lanjuti Usulan Tambah Beasiswa S3 bagi Dosen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:09

Panitia Ogah Disusupi Politik, Jokowi Batal Ikut Kirab Budaya di Lampung Timur

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:06

Sekolah Rakyat Bogor Padukan Panorama Alam dan Fasilitas Pendidikan Modern

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:43

400 Lajang Ikut Golek Garwo, Kemenag Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:35

Dana SAL Kemenkeu Perkuat Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:29

Prabowo Target Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:47

Safari Politik Jokowi Bareng PSI Picu Sorotan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:28

Daftar 32 Tim yang Lolos Piala Dunia 2026, Lajut Fase gugur

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:16

Australia Gandakan Denda Platform Medsos Nakal hingga Rp1 Triliun

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:06

Membaca Sinyal di Balik Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung

Minggu, 28 Juni 2026 | 13:56

Selengkapnya