Berita

Analis ekonomi politik Kusfiardi. (Foto: Istimewa)

Bisnis

Pemerintah Harus Transparan soal Kondisi Ekonomi

SENIN, 08 JUNI 2026 | 14:34 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Di tengah pelemahan rupiah dan meningkatnya kekhawatiran publik terhadap kondisi ekonomi nasional, analis ekonomi politik Kusfiardi meminta pemerintah lebih terbuka dalam menjelaskan tantangan yang sedang dihadapi perekonomian Indonesia.

Menurut Kusfiardi, upaya pemerintah untuk menjaga optimisme masyarakat merupakan hal yang wajar. Namun, langkah tersebut sebaiknya dibarengi dengan transparansi serta penjelasan yang utuh mengenai kondisi ekonomi yang sebenarnya.

"Saya memahami pemerintah mungkin ingin menenangkan masyarakat. Tetapi alangkah lebih baik jika niat untuk menenangkan itu diikuti dengan transparansi dan akuntabilitas serta tindakan nyata, sehingga masyarakat juga bisa memahami situasi yang sedang terjadi," kata Kusfiardi di kanal Youtube Abraham Samad , Senin, 8 Juni 2026.


Kusfiardi mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. 

Pertumbuhan ekonomi masih tercatat positif dan produk domestik bruto (PDB) tetap bertambah. Namun, ia melihat pertumbuhan tersebut cenderung stagnan dan belum menunjukkan lompatan yang signifikan.

"Ekonomi memang masih tumbuh, tetapi pertumbuhannya cenderung stuck. Bahkan muncul gejala deindustrialisasi dini karena banyak pabrik dan usaha manufaktur yang tutup atau belum pulih sepenuhnya sejak pandemi Covid-19," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa sektor manufaktur yang selama ini menjadi penopang lapangan kerja belum sepenuhnya kembali ke kondisi sebelum pandemi. Banyak perusahaan yang masih belum mampu beroperasi secara optimal maupun menyerap tenaga kerja dalam jumlah penuh.

Di sisi lain, Kusfiardi menyoroti tingginya kebutuhan devisa Indonesia setiap tahun. Selain untuk impor energi seperti BBM dan gas, devisa juga dibutuhkan untuk membiayai berbagai impor strategis serta membayar kewajiban utang luar negeri pemerintah.

"Kita membutuhkan dolar dalam jumlah besar untuk impor energi, impor barang lainnya, dan juga untuk membayar cicilan pokok maupun bunga utang luar negeri. Kebutuhan devisa kita sangat besar," jelasnya.


Populer

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Langkah Polri Bongkar Kasus Dugaan Korupsi Kejagung Tuai Apresiasi

Kamis, 09 Juli 2026 | 03:59

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

UPDATE

Kekuasaan Otoriter Hanya Melahirkan Kekacauan dan Masa Depan Gelap

Minggu, 19 Juli 2026 | 12:10

Mafia BBM Pantura Harus Disikat Habis Demi Selamatkan Hak Nelayan

Minggu, 19 Juli 2026 | 12:05

Kementan Jangan Sampai Kecolongan El Nino Gagalkan Target Swasembada Pangan

Minggu, 19 Juli 2026 | 12:02

Kepala Daerah Tergoda Korupsi Demi Balik Modal Ongkos Pilkada Selangit

Minggu, 19 Juli 2026 | 11:55

Budaya Olah dan Pilah Sampah Harus Dimulai sejak Usia Dini

Minggu, 19 Juli 2026 | 11:55

MUI Ungkap Jejak Seabad Solidaritas Bangsa Indonesia untuk Palestina

Minggu, 19 Juli 2026 | 11:45

Indonesia Tangkap dan Deportasi Aktivis Palestina ke Siprus

Minggu, 19 Juli 2026 | 11:01

AS Serang Iran usai Dua Tentaranya Tewas di Yordania

Minggu, 19 Juli 2026 | 10:40

Israel Larang Azan Subuh di Masjid Bethlehem Tepi Barat

Minggu, 19 Juli 2026 | 09:47

Serangan Iran Rusak Fasilitas Migas Kuwait, Bandara Sempat Ditutup

Minggu, 19 Juli 2026 | 09:13

Selengkapnya