Berita

Analis ekonomi politik Kusfiardi. (Foto: Istimewa)

Bisnis

Pemerintah Harus Transparan soal Kondisi Ekonomi

SENIN, 08 JUNI 2026 | 14:34 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Di tengah pelemahan rupiah dan meningkatnya kekhawatiran publik terhadap kondisi ekonomi nasional, analis ekonomi politik Kusfiardi meminta pemerintah lebih terbuka dalam menjelaskan tantangan yang sedang dihadapi perekonomian Indonesia.

Menurut Kusfiardi, upaya pemerintah untuk menjaga optimisme masyarakat merupakan hal yang wajar. Namun, langkah tersebut sebaiknya dibarengi dengan transparansi serta penjelasan yang utuh mengenai kondisi ekonomi yang sebenarnya.

"Saya memahami pemerintah mungkin ingin menenangkan masyarakat. Tetapi alangkah lebih baik jika niat untuk menenangkan itu diikuti dengan transparansi dan akuntabilitas serta tindakan nyata, sehingga masyarakat juga bisa memahami situasi yang sedang terjadi," kata Kusfiardi di kanal Youtube Abraham Samad , Senin, 8 Juni 2026.


Kusfiardi mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. 

Pertumbuhan ekonomi masih tercatat positif dan produk domestik bruto (PDB) tetap bertambah. Namun, ia melihat pertumbuhan tersebut cenderung stagnan dan belum menunjukkan lompatan yang signifikan.

"Ekonomi memang masih tumbuh, tetapi pertumbuhannya cenderung stuck. Bahkan muncul gejala deindustrialisasi dini karena banyak pabrik dan usaha manufaktur yang tutup atau belum pulih sepenuhnya sejak pandemi Covid-19," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa sektor manufaktur yang selama ini menjadi penopang lapangan kerja belum sepenuhnya kembali ke kondisi sebelum pandemi. Banyak perusahaan yang masih belum mampu beroperasi secara optimal maupun menyerap tenaga kerja dalam jumlah penuh.

Di sisi lain, Kusfiardi menyoroti tingginya kebutuhan devisa Indonesia setiap tahun. Selain untuk impor energi seperti BBM dan gas, devisa juga dibutuhkan untuk membiayai berbagai impor strategis serta membayar kewajiban utang luar negeri pemerintah.

"Kita membutuhkan dolar dalam jumlah besar untuk impor energi, impor barang lainnya, dan juga untuk membayar cicilan pokok maupun bunga utang luar negeri. Kebutuhan devisa kita sangat besar," jelasnya.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya