Berita

Analis ekonomi politik Kusfiardi. (Foto: Istimewa)

Bisnis

Pemerintah Harus Transparan soal Kondisi Ekonomi

SENIN, 08 JUNI 2026 | 14:34 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Di tengah pelemahan rupiah dan meningkatnya kekhawatiran publik terhadap kondisi ekonomi nasional, analis ekonomi politik Kusfiardi meminta pemerintah lebih terbuka dalam menjelaskan tantangan yang sedang dihadapi perekonomian Indonesia.

Menurut Kusfiardi, upaya pemerintah untuk menjaga optimisme masyarakat merupakan hal yang wajar. Namun, langkah tersebut sebaiknya dibarengi dengan transparansi serta penjelasan yang utuh mengenai kondisi ekonomi yang sebenarnya.

"Saya memahami pemerintah mungkin ingin menenangkan masyarakat. Tetapi alangkah lebih baik jika niat untuk menenangkan itu diikuti dengan transparansi dan akuntabilitas serta tindakan nyata, sehingga masyarakat juga bisa memahami situasi yang sedang terjadi," kata Kusfiardi di kanal Youtube Abraham Samad , Senin, 8 Juni 2026.


Kusfiardi mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. 

Pertumbuhan ekonomi masih tercatat positif dan produk domestik bruto (PDB) tetap bertambah. Namun, ia melihat pertumbuhan tersebut cenderung stagnan dan belum menunjukkan lompatan yang signifikan.

"Ekonomi memang masih tumbuh, tetapi pertumbuhannya cenderung stuck. Bahkan muncul gejala deindustrialisasi dini karena banyak pabrik dan usaha manufaktur yang tutup atau belum pulih sepenuhnya sejak pandemi Covid-19," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa sektor manufaktur yang selama ini menjadi penopang lapangan kerja belum sepenuhnya kembali ke kondisi sebelum pandemi. Banyak perusahaan yang masih belum mampu beroperasi secara optimal maupun menyerap tenaga kerja dalam jumlah penuh.

Di sisi lain, Kusfiardi menyoroti tingginya kebutuhan devisa Indonesia setiap tahun. Selain untuk impor energi seperti BBM dan gas, devisa juga dibutuhkan untuk membiayai berbagai impor strategis serta membayar kewajiban utang luar negeri pemerintah.

"Kita membutuhkan dolar dalam jumlah besar untuk impor energi, impor barang lainnya, dan juga untuk membayar cicilan pokok maupun bunga utang luar negeri. Kebutuhan devisa kita sangat besar," jelasnya.


Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Tak Pandang Bulu, Prabowo Akui Serahkan Dadan ke Kejaksaan

Kamis, 17 September 2026 | 12:29

MGBKI Soroti Isu Pendidikan Dokter Spesialis

Kamis, 17 September 2026 | 12:21

Prabowo Tugaskan Bahlil Bahas RUU Migas, SKK Migas Bisa Bubar!

Kamis, 17 September 2026 | 12:15

MNK Rokan Resmi Jadi Pionir Pengembanga Migas Nonkonvensional Indonesia

Kamis, 17 September 2026 | 12:13

Dasco Pastikan Seluruh Parpol Dilibatkan dalam Pembahasan Lanjutan RUU Pemilu

Kamis, 17 September 2026 | 12:00

Ternyata Prabowo Suka Evidence-Based

Kamis, 17 September 2026 | 12:00

SMEC Perluas Akses Layanan Kesehatan Mata

Kamis, 17 September 2026 | 11:50

Berjalan Beriringan, Operasi PLTP Tak Pengaruhi Situs Waruga di Tomohon

Kamis, 17 September 2026 | 11:43

Optimalisasi Sumur Sepinggan V-7: PHKT Genjot Produksi Migas Lampaui Target

Kamis, 17 September 2026 | 11:35

Prabowo Ungkap Bakal Ada Investasi Besar-besaran Masuk RI

Kamis, 17 September 2026 | 11:19

Selengkapnya