Pelemahan nilai tukar Rupiah yang menembus level Rp18.000 per Dolar AS memunculkan kekhawatiran terhadap kondisi perekonomian nasional.
Analis ekonomi politik Kusfiardi menilai terdapat sejumlah persoalan struktural yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah di tengah tekanan terhadap rupiah dan pasar keuangan domestik.
Menurut Kusfiardi, salah satu faktor yang memengaruhi pergerakan rupiah saat ini adalah kebijakan nilai tukar bebas yang diterapkan Indonesia sejak krisis 1998.
"Rupiah menjadi mata uang yang nilainya ditentukan oleh aktivitas perdagangan di pasar," kata Kusfiardi di Kanal Youtube Abraham Samad, Senin, 8 Juni 2026.
Selain itu, Indonesia juga menganut rezim devisa bebas yang memungkinkan arus modal keluar dan masuk tanpa pembatasan ketat. Kondisi ini membuat pasar keuangan domestik sangat sensitif terhadap sentimen global maupun pergerakan investor.
"Orang bisa membawa uang masuk ke Indonesia kapan saja dan bisa keluar kapan saja. Dampaknya terlihat pada pergerakan pasar saham dan nilai tukar rupiah," ujarnya.
Kusfiardi menyoroti situasi yang menurutnya cukup mengkhawatirkan karena pelemahan rupiah saat ini terjadi bersamaan dengan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Padahal dalam kondisi normal, pergerakan keduanya sering kali saling mengimbangi.
"Nah sekarang dua-duanya turun, IHSG turun dan rupiah juga melemah," jelasnya.
Meski demikian, Kusfiardi menilai pernyataan pemerintah yang menyebut kondisi ekonomi nasional masih relatif baik tidak sepenuhnya keliru. Sejumlah indikator memang masih menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif.
Namun, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan tersebut masih banyak ditopang oleh konsumsi masyarakat sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Menurut Kusfiardi, munculnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor membuat sebagian masyarakat mempertanyakan manfaat pertumbuhan ekonomi tersebut.
"Banyak masyarakat yang terkena PHK. Sulit bagi mereka merasakan ekonomi tumbuh ketika kehilangan pekerjaan dan pendapatan tetap," ujarnya.
Selain persoalan ketenagakerjaan, Kusfiardi juga menyoroti kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menilai ruang fiskal pemerintah menghadapi tantangan karena tingginya belanja negara belum sepenuhnya diimbangi oleh peningkatan penerimaan yang memadai.
"Ruang fiskal kita problem karena belanja pemerintah yang besar tidak diikuti dengan kemampuan untuk mendapatkan sumber penerimaan negara yang baik," pungkasnya.
