Berita

Ketua Dewan Pers, Prof. Komarudin Hidayat. (Foto: Instagram Dewan Pers)

Politik

Dewan Pers Kecam Zionis Israel dan Minta para Jurnalis Dipulangkan

SELASA, 19 MEI 2026 | 19:34 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dewan Pers angkat bicara soal intersep sejumlah kapal rombongan misi kemanusian Global Sumud Flotilla 2.0 oleh Angkatan Laut Militer Israel, dan turut menahan warga negara Indonesia (WNI). 

Ketua Dewan Pers, Prof. Komarudin Hidayat menyampaikan hal tersebut melalui sebuah video berdurasi 1,5 menit, yang diposting melalui akun resmi Dewan Pers di media sosial Instagram, Selasa, 19 Mei 2026.

"Menyikapi peristiwa ini, Dewan Pers menyatakan mengecam tindakan Angkatan Laut Israel," ujar Komarudin.


Dia menyayangkan tindakan Angkatan Laut Israel, yang mencegat dan menangkap rombongan aktivis kemanusiaan dan jurnalis yang menumpang kapal Global Sumud Flotilla 2.0.

"Selain membawa para aktivis koalisi masyarakat sipil internasional, kapal juga mengangkut bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina," urainya.

"Dalam rombongan ini, terdapat sembilan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia. Di mana di antaranya adalah jurnalis," sambung dia.

Oleh karena itu, mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu menyampaikan permintaan kepada pemerintah untuk mengambil langkah taktis untuk menyelamatkan para sandera terutama para jurnalis.

"(Kami Dewan Pers) meminta Pemerintah Indonesia menempuh jalur diplomasi luar biasa,untuk membebaskan wartawan dan warga sipil Indonesia serta memulangkannya ke tanah air," ucapnya. 

"Demikian pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk komitmen Dewan Pers dalam menjaga kemerdekaan pers agar media dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tutup Komarudin.

Empat jurnalis yang kabarnya ditahan IDF Zionis Israel di antaranya Bambang Noroyono alias Abeng dan Thoudy Badai Rifan wartawan Republika, Rahendro Herubowo wartawan Inews, dan Andre Prasetyo wartawan Tempo.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya