PM Kanada Mark Carney (Foto: X)
Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menegaskan tekad pemerintahannya untuk mengakhiri ketergantungan jangka panjang terhadap Amerika Serikat dalam sektor militer, khususnya dalam belanja dan pengadaan pertahanan.
Dalam pidatonya di konvensi nasional Partai Liberal di Montreal, Sabtu waktu setempat, 11 April 2026, Carney menyampaikan perubahan arah kebijakan tersebut secara tegas.
"Era di mana militer kita mengirimkan 70 sen dari setiap dolar ke Amerika Serikat telah berakhir,” yang langsung disambut tepuk tangan meriah dari para peserta.
Carney menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak semata soal ekonomi, melainkan juga menyangkut kedaulatan nasional dan persatuan rakyat Kanada.
Ia memastikan pemerintah akan memprioritaskan penggunaan bahan baku dan tenaga kerja domestik dalam berbagai proyek strategis.
“Kita akan membangun Kanada yang kuat dengan baja Kanada, aluminium Kanada, kayu Kanada, dan pekerja Kanada.” ujarnya dalam cuplikan video yang beredar di media sosial.
Di tengah langkah tersebut, Carney juga menyinggung meningkatnya ketegangan dagang dengan Washington, termasuk kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Presiden AS, Donald Trump.
Menurutnya, tarif tersebut menjadi ancaman jangka pendek, namun tantangan yang lebih besar adalah menjaga kohesi nasional di tengah dinamika global.
Melalui kebijakan “Buy Canadian”, pemerintah Kanada berupaya memperkuat perekonomian domestik dan mengurangi ketergantungan pada pasar luar negeri.
Carney menegaskan bahwa inisiatif tersebut diharapkan mampu memperkuat komunitas lokal sekaligus mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.
Ia juga mengungkapkan ambisi Kanada untuk melipatgandakan ekspor non-AS dalam satu dekade ke depan.
Target tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk memperluas pasar sekaligus mengurangi dominasi Amerika Serikat dalam struktur perdagangan Kanada.
Seiring dengan itu, strategi industri pertahanan terbaru Kanada juga diarahkan untuk mendiversifikasi kemitraan internasional, termasuk mempererat kerja sama dengan Uni Eropa dan Inggris.
Pemerintah bahkan menargetkan hingga 70 persen kontrak pertahanan akan diberikan kepada perusahaan domestik, sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas nasional di sektor strategis tersebut.
