Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diminta untuk tidak langsung bereaksi ketika mendapat usulan kebijakan dari siapapun termasuk dari Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK).

Pengamat politik Citra Institute, Efriza menilai, seperti perdebatan soal urgensi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), tak perlu direspons serius oleh kepala pemerintah maupun jajarannya, meskipun yang menyampaikan mantan pejabat.

“Jika hanya perbedaan sikap, misal antara pandangan Menteri Keuangan dengan JK soal keuangan negara, maupun dalam isu energi dengan menteri-menteri terkait, pemerintah tidak perlu reaktif,” ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 12 April 2026.

Menurutnya, pemerintah mestinya tak terpengaruh pihak luar atas pembuatan kebijakan. 

Sebagai contoh, Efriza melihat potensi simpang siur informasi yang beredar di masyarakat akan menimbulkan dampak, sehingga yang diperlukan adalah memastikan arah kebijakan pemerintah tak akan berubah meskipun ada usulan-usulan.

“Karena seperti pernyataannya JK terhadap kebijakan pemerintah masih berada pada tataran mengkritisi semata, dan tidak mengganggu implementasi maupun keputusan dan kebijakan pemerintah,” tuturnya.

“Cukup dengan merespons berupa penegasan garis kebijakan oleh presiden, seperti Presiden menjamin BBM tidak  akan naik sampai akhir tahun 2026 dan tidak akan terjadinya penebalan hutang negara misalnya,” demikian Efriza menambahkan.