Berita

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli kepada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 April 2026. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

KAMIS, 09 APRIL 2026 | 15:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak menyasar program magang nasional. 

Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli kepada wartawan seusai rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 April 2026.

“Magang nasional memang belum ya, belum apa, belum ada di mata anggaran. Jadi memang itu sifatnya adalah kita harus usulkan,” ujar Yassierli.


Ia menjelaskan, efisiensi yang dilakukan lebih difokuskan pada pos-pos seperti perjalanan dinas dan kegiatan administratif, termasuk rapat-rapat. Namun, detail pemangkasan masih dalam proses penyisiran lebih lanjut karena sifatnya masih bersifat global.

“Jadi yang diefisienkan itu memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menkeu, terkait dengan perjalanan dinas, ya, kemudian terkait dengan administratif. Detailnya, ya rapat-rapat dan seterusnya, kami masih, karena itu gelondongan. Jadi kita harus sisir dulu,” jelasnya.

Di tengah kebijakan efisiensi tersebut, Kemnaker, kata Yassierli, tetap berupaya menjaga keberlangsungan program pelatihan dan vokasi dengan mengedepankan inovasi dan kolaborasi lintas kementerian.

Yassierli mengungkapkan, pihaknya telah menjalankan sejumlah proyek percontohan (pilot project) pelatihan bersama kementerian lain, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Koperasi, serta kerja sama pelatihan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Jadi skema-skema seperti ini, kita memiliki balai, kita memiliki instruktur, kita memiliki skema sertifikasi. Kemudian kementerian teknis tersebut ada program, kemudian juga ada sharing pembiayaan di situ. Jadi itulah strategi kita terkait dengan pelatihan vokasi, ya,” ungkapnya.

Selain itu, Kemnaker juga akan mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk rapat secara daring, sebagai bagian dari adaptasi terhadap kebijakan efisiensi anggaran.

“Ya kita akan optimalkan itu,” pungkasnya.


Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya