Berita

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli kepada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 April 2026. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

KAMIS, 09 APRIL 2026 | 15:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak menyasar program magang nasional. 

Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli kepada wartawan seusai rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 April 2026.

“Magang nasional memang belum ya, belum apa, belum ada di mata anggaran. Jadi memang itu sifatnya adalah kita harus usulkan,” ujar Yassierli.


Ia menjelaskan, efisiensi yang dilakukan lebih difokuskan pada pos-pos seperti perjalanan dinas dan kegiatan administratif, termasuk rapat-rapat. Namun, detail pemangkasan masih dalam proses penyisiran lebih lanjut karena sifatnya masih bersifat global.

“Jadi yang diefisienkan itu memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menkeu, terkait dengan perjalanan dinas, ya, kemudian terkait dengan administratif. Detailnya, ya rapat-rapat dan seterusnya, kami masih, karena itu gelondongan. Jadi kita harus sisir dulu,” jelasnya.

Di tengah kebijakan efisiensi tersebut, Kemnaker, kata Yassierli, tetap berupaya menjaga keberlangsungan program pelatihan dan vokasi dengan mengedepankan inovasi dan kolaborasi lintas kementerian.

Yassierli mengungkapkan, pihaknya telah menjalankan sejumlah proyek percontohan (pilot project) pelatihan bersama kementerian lain, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Koperasi, serta kerja sama pelatihan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Jadi skema-skema seperti ini, kita memiliki balai, kita memiliki instruktur, kita memiliki skema sertifikasi. Kemudian kementerian teknis tersebut ada program, kemudian juga ada sharing pembiayaan di situ. Jadi itulah strategi kita terkait dengan pelatihan vokasi, ya,” ungkapnya.

Selain itu, Kemnaker juga akan mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk rapat secara daring, sebagai bagian dari adaptasi terhadap kebijakan efisiensi anggaran.

“Ya kita akan optimalkan itu,” pungkasnya.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya