Berita

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli kepada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 April 2026. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

KAMIS, 09 APRIL 2026 | 15:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak menyasar program magang nasional. 

Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli kepada wartawan seusai rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 April 2026.

“Magang nasional memang belum ya, belum apa, belum ada di mata anggaran. Jadi memang itu sifatnya adalah kita harus usulkan,” ujar Yassierli.


Ia menjelaskan, efisiensi yang dilakukan lebih difokuskan pada pos-pos seperti perjalanan dinas dan kegiatan administratif, termasuk rapat-rapat. Namun, detail pemangkasan masih dalam proses penyisiran lebih lanjut karena sifatnya masih bersifat global.

“Jadi yang diefisienkan itu memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menkeu, terkait dengan perjalanan dinas, ya, kemudian terkait dengan administratif. Detailnya, ya rapat-rapat dan seterusnya, kami masih, karena itu gelondongan. Jadi kita harus sisir dulu,” jelasnya.

Di tengah kebijakan efisiensi tersebut, Kemnaker, kata Yassierli, tetap berupaya menjaga keberlangsungan program pelatihan dan vokasi dengan mengedepankan inovasi dan kolaborasi lintas kementerian.

Yassierli mengungkapkan, pihaknya telah menjalankan sejumlah proyek percontohan (pilot project) pelatihan bersama kementerian lain, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Koperasi, serta kerja sama pelatihan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Jadi skema-skema seperti ini, kita memiliki balai, kita memiliki instruktur, kita memiliki skema sertifikasi. Kemudian kementerian teknis tersebut ada program, kemudian juga ada sharing pembiayaan di situ. Jadi itulah strategi kita terkait dengan pelatihan vokasi, ya,” ungkapnya.

Selain itu, Kemnaker juga akan mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk rapat secara daring, sebagai bagian dari adaptasi terhadap kebijakan efisiensi anggaran.

“Ya kita akan optimalkan itu,” pungkasnya.


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya