Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto. (Foto: RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Menko Airlangga Putar Otak Antisipasi Konflik Timteng

JUMAT, 06 MARET 2026 | 21:05 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Pemerintah mulai mewaspadai potensi gangguan transportasi dan perdagangan global akibat konflik di kawasan Timur Tengah, terutama setelah sejumlah penerbangan dan jalur pelayaran internasional dilaporkan terdampak.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi arus mobilitas penumpang maupun distribusi barang, mengingat wilayah Timur Tengah selama ini menjadi salah satu simpul transit penting penerbangan dunia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan situasi itu perlu diantisipasi karena sejumlah rute penerbangan di kawasan tersebut mulai terganggu.


“Bayangkan di Timur Tengah, Dubai, Qatar, Doha tidak terbang. Padahal satu tahun mereka 90 juta orang yang transit, jadi sangat berpengaruh baik yang ke Eropa maupun ke Asia,” kata Airlangga di Mal Senayan City, Jakarta, Jumat, 6 Maret 2026. 

Selain penerbangan, pemerintah juga mencermati potensi gangguan pada jalur pelayaran internasional yang selama ini menjadi jalur penting perdagangan global.

“Dan juga terkait dengan kapal. Kapal juga sebagian juga tidak berjalan,” ujarnya.

Menurut Airlangga, ketidakpastian geopolitik tersebut menjadi faktor yang harus diwaspadai pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi hingga akhir tahun. Ia menilai konflik yang berlangsung belum dapat dipastikan durasinya sehingga memerlukan langkah antisipasi sejak dini.

“Kita melihat ketidakpastian begitu tinggi. Kita belum tahu berapa lama perang terjadi dan berapa lama transportasi terganggu terutama dari Timur Tengah,” kata dia.

Meski demikian, pemerintah menilai Indonesia memiliki pengalaman menghadapi situasi serupa sebelumnya sehingga berbagai langkah mitigasi akan disiapkan. Salah satu strategi yang ditekankan adalah memperkuat pasar domestik agar perekonomian tetap bergerak meski terjadi tekanan eksternal.

Menurutnya, penguatan pasar dalam negeri menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto, mengingat Indonesia memiliki basis konsumen yang besar.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya