Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Purbaya Yudhi Sadewa)

Politik

Purbaya Heran Fitch Pangkas Outlook Utang RI Saat Negara Lain Defisit Lebih Tinggi

JUMAT, 06 MARET 2026 | 21:05 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal keputusan Fitch Ratings yang memangkas outlook utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. 

Bendahara negara itu mempertanyakan keputusan lembaga pemeringkat internasional itu tentang indikator penilaian kondisi ekonomi Indonesia.

"Jadi kalau saya ngitung-ngitung, sepertinya memang mereka ini sudah dengan konsep di kepala bahwa memang ada kelemahan struktural di anggaran kita. Nggak tahu lihat yang dari mana," kata Purbaya kepada wartawan dalam acara Buka Bersama pada Jumat, 6 Maret 2026. 


Menurut Purbaya, berbagai indikator makro ekonomi Indonesia justru masih berada pada kondisi yang relatif aman.

Purbaya mengatakan, jika dilihat dari berbagai rasio utama seperti utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maupun defisit terhadap PDB, posisi Indonesia masih terjaga dengan baik.

“Kalau kita lihat dari rasio utang ke PDB kita aman. Kita lihat dari defisit ke PDB, kita aman. Pertumbuhan kita juga aman bahkan kita tertinggi di G20, tumbuhnya 5,11 persen tahun lalu,” ujar Purbaya.

Menurutnya, beberapa negara di kawasan justru memiliki pertumbuhan yang lebih rendah dengan tingkat defisit yang lebih tinggi. Purbaya mencontohkan Thailand, Malaysia, dan Vietnam yang defisitnya berada di atas 4 persen.

Namun demikian, Indonesia justru menjadi sorotan lembaga pemeringkat tersebut. Ia menduga kondisi tersebut bisa jadi dipengaruhi faktor persepsi terhadap pemerintahan yang relatif baru.

"Kenapa yang diincar Indonesia? Mungkin ini masih pemerintahan baru dan Menteri Keuangan juga baru jadi mereka sangka jangan-jangan Menteri Keuangan ga bisa ngitung," katanya.

Ia menilai langkah pemerintah dalam mengendalikan tekanan ekonomi pada 2025 merupakan pencapaian yang cukup baik. Menurutnya, stabilisasi ekonomi dilakukan tanpa melampaui batas fiskal yang telah ditetapkan.

“Kalau kita lihat cara Pemerintah Indonesia mengendalikan kegaduhan ekonomi tahun 2025 kemarin sebetulnya luar biasa, tanpa menembus batas fiskal kita bisa membalik ekonomi yang tumbuhnya tertinggi, bahkan mengalahkan China,” jelasnya.

Meski demikian, ia mengakui masih ada kekhawatiran dari lembaga pemeringkat terkait sejumlah aspek, salah satunya potensi risiko pada penerimaan negara dari sektor pajak dan bea cukai.

Purbaya memastikan pemerintah akan memperbaiki kinerja penerimaan negara, termasuk dengan melakukan pembenahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Tapi kewajiban kita adalah memastikan bahwa apa yang dikhawatirkan mereka tidak terjadi dan ekonomi kita akan tumbuh lebih cepat lagi,” tegasnya.

Ia pun optimis pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun ini dapat mencapai kisaran 5,5 hingga 6 persen.

“Paling tidak memberi impresi awal bahwa pertumbuhan di sini berkesinambungan dan tidak membahayakan fiskal. Kami akan atur betul supaya itu terjadi,” pungkasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya