Berita

Momen kebersamaan Luhut Binsar Pandjaitan dan Joko Widodo. (Foto: Antara)

Politik

Luhut Is Over, Jangan Samakan Prabowo dengan Jokowi

SABTU, 25 OKTOBER 2025 | 00:24 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Luhut Binsar Pandjaitan diminta sadar diri untuk tidak mengatur pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Luhut perlu sadar Prabowo tidak mudah disetir sebagaimana era pemerintahan sebelumnya.

"Pemerintahan Jokowi sudah berakhir. It's over dan Luhut jangan post power syndrome," tegas Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara kepada RMOL, Sabtu, 25 Oktober 2025.

Hal ini ditegaskan Igor melihat manuver Luhut yang mulai menunjukkan gejala ingin mengatur pemerintahan Prabowo.


Beberapa gejala yang mulai terlihat antara lain pernyataan Luhut yang meminta Prabowo jangan mau diatur organisasi buruh soal kebijakan upah. Selain itu, Luhut juga terang-terangan meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyuntik dana sebesar Rp50 triliun ke Indonesia Investment Authority (INA).

Meski menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut harus sadar Prabowo adalah seorang Kepala Negara yang memegang tanggung jawab besar terhadap arah kebijakan negara.  

"Prabowo punya agenda dan preferensi sendiri, jangan memengaruhi apalagi mengatur," tandasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya