Berita

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Bisnis

Utang Pemerintah Tembus Rp9.138 Triliun per Juni 2025

JUMAT, 10 OKTOBER 2025 | 13:16 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Utang pemerintah pusat tercatat tembus Rp9.138,05 triliun hingga kuartal II-2025 atau per akhir Juni 2025. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan nominal utang itu setara dengan 39,86 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). 

Menurutnya, rasio utang terhadap PDB itu masih dalam batas aman, karena masih lebih rendah dibanding negara lain seperti Malaysia (61,9 persen), Filipina (62 persen), Thailand (62,8 persen), dan India (84,3 persen).

"Jadi per akhir Juni 2025 sebesar 39,86 persen debt to GDP ratio-nya, satu level yang cukup rendah, cukup moderate dibanding banyak negara," kata Suminto di Bogor, Jawa Barat pada Jumat, 10 Oktober 2025.


Nominal utang per akhir kuartal II-2025 ini berasal dari pinjaman yang nilainya Rp 1.157,18 triliun, terdiri dari pinjaman luar negeri Rp1.108,17 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp49 triliun. Angka ini naik dari bulan sebelumnya yang masih diposisi Rp1.147,95 triliun.

Selain itu, utang juga terdiri dari surat berharga negara atau SBN dengan nominal Rp 7.980,87 triliun, turun dari catatan per Mei 2025 yang sebesar Rp 8.029,53 triliun.

"Jadi Juni total outstanding utangnya Rp9.138 triliun, pinjamannya Rp1.157 triliun dan SBN Rp7.980,87 triliun," jelas Suminto.

Ia mengatakan total utang tersebut masih lebih rendah dibanding Mei 2025 sebesar Rp9.177,48 triliun.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya