Berita

Sipir Lapas Sampit Muhammad Faisal/Ist

Nusantara

Sipir Minta Tolong Presiden: Mantan KPLP Sampit Naik Jabatan saat Lagi Diperiksa

RABU, 19 FEBRUARI 2025 | 08:45 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan jual beli kamar tahanan yang berujung peredaran narkoba di Lapas Kelas IIB Sampit terus bergulir.

Muhammad Faisal, sipir Lapas Sampit yang mengungkap dugaan kecurangan atasannya itu memprotes keras Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) yang sedang menjalani pemeriksaan di Direktorat Pengamanan dan Intelijen dan Direktorat Kepatuhan Internal, justru naik jabatan.

Mantan KPLP Sampit itu kabarnya mendapatkan jabatan sebagai Pembina Keamanan Pemasyarakatan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah.


"Saat dalam pemeriksaan KPLP malah dilantik menjadi pejabat, bukan diberi sanksi. Ada apa ini?" tanya Faizal melalui video yang diunggah Instagram Berita Republik Viral, dilihat Rabu 19 Februari 2025.

"Minta tolong dulu pak Komisi III, Pak Presiden Pak Prabowo tolong lihat rakyatmu ini, pegawai di Lapas Sampit," sambungnya.

Faizal mempertanyakan apakah begitu kuatnya mantan KPLP Sampit berinisial TS. Karena dalam status terperiksa malah dilantik menjadi pejabat.

Saat membuat video tersebut, Faizal mengaku baru selesai menjalani pemeriksaan imbas dari konten yang menguak soal kasus pungli dan jual beli kamar tahanan.

Pasalnya Faizal menyebut bahwa kasus pungli dan jual beli kamar tahanan tersebut dibekingi oleh pejabat lapas Sampit yakni Kalapas dan KPLP.

Demi pemeriksaan tersebut, Faizal sampai harus menjalani pemeriksaan dengan perjalanan selama 4 jam dengan menggunakan uang pribadinya sendiri.





Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya