Penjabat (Pj) Gubernur Teguh Setyabudi menerima perwakilan buruh dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk DKI Jakarta, di Balai Kota/Ist

Politik

Pemprov Jakarta Masih Godok UMP 2025

RABU, 06 NOVEMBER 2024 | 21:52 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemprov Jakarta terus berupaya memberikan kesejahteraan bagi kaum buruh jelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.

Penjabat Gubernur Teguh Setyabudi pun menerima perwakilan buruh dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu 6 November 2024.

"Kami bersama Disnakertransgi Provinsi DKI Jakarta akan mengkaji lebih lanjut. Terkait upah sektoral, kita pantau dulu sampai putusan MK selesai," kata Teguh.

Dia menyadari, dalam menjalankan pemerintahan harus merangkul semua kalangan masyarakat, termasuk perwakilan buruh dalam membangun Kota Jakarta untuk menjadi kota global.

"Terkait penekanan struktur skala pengupahan juga akan kita bahas, begitu juga terkait kartu kerja/prakerja akan masuk dalam fokus pembahasan kami," ungkap Teguh.

Sementara itu, Kepala Disnakertransgi Provinsi Jakarta Hari Nugroho mengatakan, dalam menyikapi aspirasi buruh, pihaknya segera melakukan pertemuan dengan Dewan Pengupahan.

"Kita besok akan rapat dengan Dewan Pengupahan untuk menindaklanjuti usulan perwakilan buruh. Semoga hasil yang disepakati menjadi keinginan kita semua agar kesejahteraan buruh tetap diperhatikan," tandas Hari.

Berita

Politik

Pemprov Jakarta Masih Godok UMP 2025

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO