Berita

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty/Net

Bawaslu

Bawaslu Minta Daerah Pilkada dengan Kerawanan Rendah Tetap Waspada

KAMIS, 08 AGUSTUS 2024 | 09:43 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengimbau kepada jajaran yang bertugas di daerah dengan kategori rawan rendah, agar tetap mewaspadai segala bentuk dugaan pelanggaran pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty meminta kepada seluruh jajaran Bawaslu provinsi, kabupaten/kota yang masuk Indeks Kerawanan Pemilihan kategori rendah harus tetap bekerja keras dan tidak boleh kendur dalam melakukan pengawasan Pilkada Serentak 2024.
 
Lolly mencontohkan, wilayah Kalimantan Tengah menjadi salah satu daerah baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang rendah kerawanannya, sebagaimana data Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) Serentak 2024 yang diluncurkan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangka Raya, Senin lalu (5/8).


"Provinsi Kalteng masuk dalam kategori rawan rendah. Pengawasan tidak boleh kendur. Kalteng aman dan damai, maka untuk pilkada harus aman dan damai tanggung jawab kita bersama," ujar Lolly dalam keterangan tertulis yang dilansir laman bawaslu.go,id, Kamis (8/8).
 
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI itu menilai, Palangka Raya merupakan kota yang menjunjung tinggi perbedaan, karena seluruh lapisan masyarakat saling menghormati perbedaan.
 
"Sebagai warga Kalteng harus bisa pastikan tidak akan ada pertumpahan darah karena beda pilihan. Tidak ada permusuhan sejak dulu kini dan besok. Hal tersebut bukan hanya tanggung jawab penyelenggara dan keamanan, tetapi semua orang harus jadi aktor dan tanggungjawab peran masing-masing," katanya seraya berharap.
 
Rencananya, Bawaslu RI baru akan meluncurkan IKP khusus Pilkada Serentak 2024 secara nasional pada pertengahan Agustus ini.

Populer

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Langkah Polri Bongkar Kasus Dugaan Korupsi Kejagung Tuai Apresiasi

Kamis, 09 Juli 2026 | 03:59

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

UPDATE

Kekuasaan Otoriter Hanya Melahirkan Kekacauan dan Masa Depan Gelap

Minggu, 19 Juli 2026 | 12:10

Mafia BBM Pantura Harus Disikat Habis Demi Selamatkan Hak Nelayan

Minggu, 19 Juli 2026 | 12:05

Kementan Jangan Sampai Kecolongan El Nino Gagalkan Target Swasembada Pangan

Minggu, 19 Juli 2026 | 12:02

Kepala Daerah Tergoda Korupsi Demi Balik Modal Ongkos Pilkada Selangit

Minggu, 19 Juli 2026 | 11:55

Budaya Olah dan Pilah Sampah Harus Dimulai sejak Usia Dini

Minggu, 19 Juli 2026 | 11:55

MUI Ungkap Jejak Seabad Solidaritas Bangsa Indonesia untuk Palestina

Minggu, 19 Juli 2026 | 11:45

Indonesia Tangkap dan Deportasi Aktivis Palestina ke Siprus

Minggu, 19 Juli 2026 | 11:01

AS Serang Iran usai Dua Tentaranya Tewas di Yordania

Minggu, 19 Juli 2026 | 10:40

Israel Larang Azan Subuh di Masjid Bethlehem Tepi Barat

Minggu, 19 Juli 2026 | 09:47

Serangan Iran Rusak Fasilitas Migas Kuwait, Bandara Sempat Ditutup

Minggu, 19 Juli 2026 | 09:13

Selengkapnya