Berita

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty/Net

Bawaslu

Bawaslu Minta Daerah Pilkada dengan Kerawanan Rendah Tetap Waspada

KAMIS, 08 AGUSTUS 2024 | 09:43 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengimbau kepada jajaran yang bertugas di daerah dengan kategori rawan rendah, agar tetap mewaspadai segala bentuk dugaan pelanggaran pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty meminta kepada seluruh jajaran Bawaslu provinsi, kabupaten/kota yang masuk Indeks Kerawanan Pemilihan kategori rendah harus tetap bekerja keras dan tidak boleh kendur dalam melakukan pengawasan Pilkada Serentak 2024.
 
Lolly mencontohkan, wilayah Kalimantan Tengah menjadi salah satu daerah baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang rendah kerawanannya, sebagaimana data Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) Serentak 2024 yang diluncurkan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangka Raya, Senin lalu (5/8).


"Provinsi Kalteng masuk dalam kategori rawan rendah. Pengawasan tidak boleh kendur. Kalteng aman dan damai, maka untuk pilkada harus aman dan damai tanggung jawab kita bersama," ujar Lolly dalam keterangan tertulis yang dilansir laman bawaslu.go,id, Kamis (8/8).
 
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI itu menilai, Palangka Raya merupakan kota yang menjunjung tinggi perbedaan, karena seluruh lapisan masyarakat saling menghormati perbedaan.
 
"Sebagai warga Kalteng harus bisa pastikan tidak akan ada pertumpahan darah karena beda pilihan. Tidak ada permusuhan sejak dulu kini dan besok. Hal tersebut bukan hanya tanggung jawab penyelenggara dan keamanan, tetapi semua orang harus jadi aktor dan tanggungjawab peran masing-masing," katanya seraya berharap.
 
Rencananya, Bawaslu RI baru akan meluncurkan IKP khusus Pilkada Serentak 2024 secara nasional pada pertengahan Agustus ini.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

UPDATE

Gibran Mundur Saja

Selasa, 03 November 2026 | 04:20

Investasi Jakarta Tembus Rp249,3 Triliun

Selasa, 03 November 2026 | 04:08

MUI Apresiasi Pencopotan Kapolres Sukoharjo

Selasa, 03 November 2026 | 03:17

DJP Buka-bukaan soal Pajak Digital yang Disebut Hashim

Selasa, 03 November 2026 | 03:05

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Putusan MA soal Suket Gibran Jadi Momentum Akhiri Bayang-Bayang Jokowi

Selasa, 03 November 2026 | 02:13

Sikap Responsif Kapolri Pulihkan Kepercayaan Masyarakat

Selasa, 03 November 2026 | 02:05

RI Pamer Latihan Militer Gabungan Tiga Bidang di Forum Pertahanan ASEAN

Selasa, 03 November 2026 | 01:40

Anies Temui Seniman Iman Soleh di Bandung, Ini Kisahnya

Selasa, 03 November 2026 | 01:29

PAM Jaya Sumbang Dividen Rp257 Miliar

Selasa, 03 November 2026 | 01:07

Selengkapnya