Berita

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty/Net

Bawaslu

Bawaslu Minta Daerah Pilkada dengan Kerawanan Rendah Tetap Waspada

KAMIS, 08 AGUSTUS 2024 | 09:43 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengimbau kepada jajaran yang bertugas di daerah dengan kategori rawan rendah, agar tetap mewaspadai segala bentuk dugaan pelanggaran pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty meminta kepada seluruh jajaran Bawaslu provinsi, kabupaten/kota yang masuk Indeks Kerawanan Pemilihan kategori rendah harus tetap bekerja keras dan tidak boleh kendur dalam melakukan pengawasan Pilkada Serentak 2024.
 
Lolly mencontohkan, wilayah Kalimantan Tengah menjadi salah satu daerah baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang rendah kerawanannya, sebagaimana data Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) Serentak 2024 yang diluncurkan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangka Raya, Senin lalu (5/8).


"Provinsi Kalteng masuk dalam kategori rawan rendah. Pengawasan tidak boleh kendur. Kalteng aman dan damai, maka untuk pilkada harus aman dan damai tanggung jawab kita bersama," ujar Lolly dalam keterangan tertulis yang dilansir laman bawaslu.go,id, Kamis (8/8).
 
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI itu menilai, Palangka Raya merupakan kota yang menjunjung tinggi perbedaan, karena seluruh lapisan masyarakat saling menghormati perbedaan.
 
"Sebagai warga Kalteng harus bisa pastikan tidak akan ada pertumpahan darah karena beda pilihan. Tidak ada permusuhan sejak dulu kini dan besok. Hal tersebut bukan hanya tanggung jawab penyelenggara dan keamanan, tetapi semua orang harus jadi aktor dan tanggungjawab peran masing-masing," katanya seraya berharap.
 
Rencananya, Bawaslu RI baru akan meluncurkan IKP khusus Pilkada Serentak 2024 secara nasional pada pertengahan Agustus ini.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya