Berita

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Irma Suryani Nasution/Ist

Politik

Jangan Dipaksa, Kepesertaan Tapera Sukarela Saja

KAMIS, 30 MEI 2024 | 10:17 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kebijakan Ta­­bungan Perumahan Rakyat (Tapera) menurut anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Nasution, jelas memberatkan pekerja yang saat ini juga memiliki tanggungan lain, seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

"Pekerja sudah terbebani dengan potongan 3 persen gaji untuk dua program itu. Jika ditambah dengan Tapera, potongan gaji mereka jadi 6 persen," kata Irma, lewat keterangan resmi, di Jakarta, Kamis (30/5).

Legislator Partai Nasdem itu juga mengatakan, jika niat pemerintah agar rakyat tidak kesulitan  memiliki rumah, kebijakan jadi kontraproduktif bagi yang sudah memiliki rumah. Begitu juga yang belum memiliki rumah, karena mereka baru bisa memilikinya saat pensiun.


"Untuk yang belum memiliki rumah, mereka juga terbebani biaya sewa rumah selama belum pensiun. Dapat dibayangkan, berapa sisa take home pay yang mereka terima untuk kehidupan sehari-hari," imbuhnya.

Sebab itu dia menyarankan agar kepesertaan Tapera tidak dipaksakan. Kepesertaannya cukup bagi yang belum memiliki rumah dan sukarela menjadi peserta.

Hal itu penting, agar tidak membebani biaya hidup pekerja yang saat ini sudah kesulitan menghadapi tekanan akibat kenaikan bahan-bahan pokok.

"Jika pemerintah memang ingin membantu, sebaiknya perumahan bagi peserta Tapera sudah disiapkan di awal, sehingga yang belum memiliki rumah tidak terbebani dengan biaya sewa rumah selama menjadi peserta Tapera," pungkasnya.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

UPDATE

Prabowo Bikin Lomba Kota Terbersih, Lima Terbaik Dapat Rp20 Miliar

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:26

Oknum Brimob di KPK Diduga Bocorkan Dokumen Perkara, Dipakai Peras Bupati Pemalang

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:18

ST Burhanuddin Mutasi 176 Jaksa, 90 Kajari Bergeser

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:17

Prabowo Wanti-wanti Konflik Timteng Bisa Meluas dan Semakin Memburuk

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:51

Deddy Sitorus Bantah Hina Wartawan dan Tantang Balik KWP

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:35

Lokataru: Kopdes Merah Putih Rawan Dimobilisasi Jadi Mesin Politik Bawah Tanah

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:26

Prabowo Tertarik Belajar Cara India Bangun 3 Juta Rumah dalam Setahun

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:21

Terima Aspirasi Guru TK, DPR Siap Agendakan Penguatan PAUD

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:19

MK: Anggaran MBG Tak Boleh Lagi Masuk Pos Pendidikan

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:12

Pembahasan RUU HAM, Perlindungan Harus Menyesuaikan Perkembangan Zaman

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:12

Selengkapnya