Berita

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Herman Khaeron/Net

Nusantara

Herman Khaeron Sarankan Pemilihan Kuwu Ditunda

RABU, 23 AGUSTUS 2023 | 03:13 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Desa atau Pemilihan Kuwu di tengah proses revisi UU Desa, berpotensi menimbulkan kegaduhan.

Demikian pandangan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Herman Khaeron saat ditemui di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa (22/8).

Dikatakan Herman Khaeron, saat ini DPR sedang menunggu inpres dan daftar isian masalah (DIM), di mana nantinya presiden akan menunjuk menteri siapa saja yang akan disertakan.


"Klausulnya tentu setuju revisi 2 kali 9 tahun, peningkatan dana desa, dan di dalamnya termasuk kepastian jabatan untuk aparatur desa," kata Herman, seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJabar.

Herman mengatakan, di Kabupaten Cirebon ada 100 desa yang akan melaksanakan Pilkades atau Pilwu sebaiknya ditunda dulu agar tidak mengeluarkan biaya besar.

Adapun kontestasi pemilihan kepala desa atau pemilihan kuwu serentak di 100 desa di wilayah Kabupaten Cirebon saat ini telah memasuki jadwal tahap penjaringan bakal calon, yang dimulai dari tanggal 18 Agustus sampai dengan 25 Agustus.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya