Berita

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie/Net

Politik

Survei Jokowi-Maruf di Atas 70 Persen Bagian Brain Washing, Oligarki Ikut Main?

JUMAT, 23 DESEMBER 2022 | 19:55 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Hasil survei yang mencatat tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin di atas 70 persen patut dipertanyakan kredibilitasnya.

Sebab, ini tidak berpengaruh siginifikan pada elektabilitas partai politik (parpol) yang berkuasa, yakni PDI Perjuangan yang terus tercatat di kisaran 20 persenan.

Hal tersebut merupakan analisis Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/12).


"Kalau PDIP juga elektabiltas stagnan ini menjadi pertanyaan terbesar," ujar Jerry.

Salah satu indikator yang menurut Jerry cukup nyata untuk menunjukan tingkat kepuasan pemerintahan Jokowi-Maruf mencapai 70 persen dalam survei terbaru Poltracking tidak masuk akal, adalah sejumlah kebijakan yang tak mendapat dukungan dari masyarakat.

"Kalau saya survei Jokowi saat ini dengan kenaikan BBM dan gas elpiji rencana tahun depan akan naik, dan kita barusan impor 200-400 ribu ton beras dan RUU KHUP yang kontroversial, maka surveinya paling mentok di 50 persen atau di bawah itu," urainya.

Dari segi ekonomi, dilihat doktor komunikasi politik America Global University ini, juga memperlihatkan ketidaksesuaian antara hasil survei Poltracking dengan kenyataan yang ada.

"Dari segi inflasi, kini masih di kisaran 5,42 persen dari sebelumnya 5,71 persen," katanya.

Maka dari itu, Jerry menyimpulkan bahwa survei Poltracking yang mencatat kepuasaan pemerintahan Jokowi-Maruf tinggi merupakan settingan untuk tujuan politik.

"Kenapa di survei terus di atas 70 persen? Ini bagian brain washing publik. Mind set mereka berpikir Jokowi layak diperpanjang masa jabatannya," tuturnya.

"Saya menduga ini survei settingan dan pesanan. Perlu di audit pendana survei seperti ini, apakah oligarki yang bermain?" demikian Jerry menambahkan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya