Berita

Menko bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam jumpa pers usai dua kali Rapat Internal dengan Presiden Joko Widodo/Repro

Politik

Menko Airlangga Beberkan Sebab Kenaikan Biaya Proyek MRT Koridor North-South jadi Rp 26 Triliun

RABU, 24 AGUSTUS 2022 | 16:53 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor North-South mengalami kendala, sehingga pemerintah harus merogoh kocek lebih untuk penuntasannya.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam jumpa pers usai dua kali Rapat Internal dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (24/8).

"Saya akan menyampaikan yang terkait dengan Proyek Strategis MRT North-South, tadi dilaporkan ada kenaikan project cost dari Rp 22,5 triliun menjadi Rp 26 triliun," ujar Airlangga dikutip melalui siaran langsung kanalYoutube Sekretariat Presiden.


Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, ada sejumlah sebab teknis yang membuat proyek pembangunan MRT fase kedua tersebut membengkak.

"Ini terjadi akibat kompleksitas konstruksi dan kondisi lahan tidak stabil, dan ini masuk di dalam (kawasan) kota tua," paparnya.

Airlangga yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini mengatakan, akibat kondisi lahan tersebut akhirnya perencanaan pembangunan pun ikut berubah.

"Sehingga ini perlu lebih hati-hati secara struktur dan panjang yang (pembangunan MRT koridor) north-south ini 12,3 km, dan seluruhnya masuk di underground," ungkapnya.

Dengan begitu, MRT Koridor North-South yang rencananya akan dibangun di bawah tanah berbeda dengan yang sebelumnya direncanakan pemeirntah.

"(Di mana) 15,7 kilometer (dengan rincian) 5,7 underground dan 10 kilometer elevated," jelasnya.

Selain itu, Airlangga juga memastikan arahan Presiden Joko Widodo yang ingin agar titik akhir dari proyek ini diperhatikan secara saksama.

"Karena titik akhirnya yang direncanakan sekarang di Ancol Barat itu masih ada masalah lahan, sehingga diminta dipertimbangkan, dicarikan alteratif lain di wilayah Ancol ataupun Marina," ucapnya.

"Dan tentu ini berharap perolehan lahan baik dari Menteri ATR/BPN maupun Gubernur DKI," demikian Airlangga.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Rakornas BEM KSI Bawa Misi Besar

Jumat, 21 Agustus 2026 | 20:08

BNPB Catat 8 Provinsi Terjadi Karhutla Selama 2 Hari, Wilayah IKN Jadi Prioritas

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:52

Menkop Dorong Anak Muda Malang Bentuk Koperasi untuk Perkuat Usaha

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:51

Gus Yaqut Seret Pemerintah Arab Saudi demi Bantah Dakwaan KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:48

Kinerja Menhut Atasi Karhutla Dipertanyakan, Hukum Cuma Tajam ke Bawah?

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:34

BRI Group Kelola Ekosistem Emas 153 Ton melalui Ekosistem Ultra Mikro

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:23

Belajar dari Kehancuran Harappa

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:09

Pertarungan Para King Maker dan Super-Konektor Belakang Layar Pilpres 2029

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:29

Petinggi PT Pakuwon Jati Diperiksa KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:28

Semua Elemen Masyarakat Harus Jaga Jakarta Tetap Kondusif

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:05

Selengkapnya