Firli Bahuri: Siapapun Mau jadi Kepala Daerah Tidak Perlu Beli Surat Rekomendasi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri berharap agar siapapun yang ingin menjadi Bupati, Walikota, Gubernur, maupun Presiden tidak perlu bayar dan adanya surat rekomendasi.

Harapan tidak membayar itu disampaikan oleh Firli saat memaparkan kinerja KPK Semester 1 pada Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin sore (8/8) bersama Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana dan Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati.

Firli mengatakan, KPK melakukan pendidikan masyarakat dengan tujuan agar perilaku korupsi berubah dengan cara menanamkan nilai-nilai antikorupsi.

Menurut Firli, dengan nilai-nilai antikorupsi yang ditanamkan, maka akan terbentuk karakter-karakter individu yang antikorupsi. Dampak dari karakter-karakter individu yang antikorupsi akan membangun budaya antikorupsi.

"Budaya antikorupsi akan berkembang menjadi peradaban antikorupsi. Itu lah cita-cita KPK, cita-cita segenap anak bangsa saya kira," ujar Firli kepada wartawan.

Hal tersebut kata Firli, bukan hanya sebuah slogan. Karena, Firli dan segenap anak bangsa betul-betul menginginkan Indonesia bebas dari korupsi.

"Mau jadi Bupati, tidak perlu pakai uang. Mau jadi gubernur, tidak perlu bayar, tidak perlu pakai surat rekomendasi karena bayar. Kita ingin begitu," kata Firli.

Jika hal tersebut terjadi, Firli meyakini bahwa Indonesia betul-betul bersih dari korupsi yang akan membuat Indonesia lebih maju.

"Itu cita-cita besar kita. Bukan hanya hari ini nangkap siapa besok nangkap siapa, bukan. Itu penting, tapi pendidikan masyarakat fundamental, pencegahan penting, Penindakan penting. Semuanya kita lakukan," pungkas Firli.