Berita

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto/Net

Politik

PDIP akan Wajibkan Caleg Kantongi Sertifikat e-Learning Pencegahan Antikorupsi dari KPK

SENIN, 27 JUNI 2022 | 15:13 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

DPP PDI Perjuangan berkomitmen untuk membangun kesadaran antikorupsi bagi calon legislatif (caleg) usai mengikuti acara Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 yang diselenggarakan oleh KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin siang (27/6).

Langkah nyatanya, mereka akan mewajibkan caleg yang diusung memiliki sertifikat e-learning pencegahan antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Di situ nanti ada sertifikasi yang diberikan secara elektronik, dan itulah yang nanti akan dipakai untuk penyempurnaan terhadap rekrutmen caleg dari PDI Perjuangan, semua harus mengikuti e-learning yang diadakan oleh KPK," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto usai acara PCB.


Senada itu, Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDIP, Djarot Saiful Hidayat mengakui bahwa e-learning pencegahan antikorupsi dari KPK sangat penting, terutama untuk mendidik kader-kader partai, dan sebagai pelopor yang diturunkan ke daerah-daerah untuk memberikan pembekalan antikorupsi.

"Karena pendidikan dan pencegahan itu menjadi porsi yang paling penting. Di dalam pendidikan, yang dikuatkan itu moralnya, jiwanya, supaya betul-betul dia menjadi jiwa yang jujur, berintegritas, untuk melawan korupsi," katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini memastikan, PDIP akan mewajibkan bagi para caleg untuk mendapatkan sertifikat e-learning dari KPK sebagai salah satu persyaratan.

"Mereka-mereka yang mendaftar sebagai caleg, maka sertifikat e-learning pencegahan antikorupsi itu menjadi salah satu persyaratan. Maka itu, akan dimasukkan di dalam aturan partai. Ini kemarin disampaikan bahwa kita akan evaluasi proses rekrutmen, penjaringan, penyaringan, dan penyaringan caleg," jelas Djarot.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya