Berita

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati/RMOL

Politik

Pembekalan Antikorupsi KPK untuk PDIP Tanpa Dihadiri Megawati

SENIN, 27 JUNI 2022 | 07:26 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Tiga Ketua DPP PDI Perjuangan dijadwalkan hadir dalam pembekalan antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas (PCB) 2022 di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada hari ini, Senin (27/6).

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati menuturkan, PCB akan dihadiri sejumlah ketua DPP PDIP.

"Sesuai konfirmasi yang kami terima tiga Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidajat, I Made Urip, dan Mindo Sianipar beserta 11 orang pengurus PDIP Pusat lainnya akan hadir secara langsung, selebihnya secara daring," ujar Ipi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin pagi (27/6).

Ipi mengatakan, pembekalan antikorupsi akan langsung disampaikan Ketua KPK, Firli Bahuri pada pukul 09.00 sampai pukul 12.00 WIB.

PDIP sendiri sebelumnya dijadwalkan menerima pembekalan antikorupsi pada Selasa lalu (7/6). Akan tetapi, jadwal ditunda karena partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini sedang ada acara internal hingga dijadwalkan ulang pada hari ini.

KPK sudah memberikan pembekalan antikorupsi kepada beberapa parpol. Yaitu kepada Partai Garuda yang dihadiri langsung oleh Ketum Partai Garuda, Ahmad Ridha Sabana bersama sekitar 60 pengurus DPP dan DPD Jakarta di Lantai 16 Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu pagi (22/6).

Selanjutnya pada Senin (20/6), Partai Gerindra juga sudah mendapatkan pembekalan antikorupsi dari KPK dan dihadiri Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani dan pengurus lainnya.

Selanjutnya Partai Demokrat pada Selasa (14/6). Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) absen dalam acara ini karena sedang berada di luar negeri.

Sementara, pengurus DPP Demokrat yang hadir, di antaranya Bendahara Umum (Bendum) Renville Antonio, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen), hingga Ketua DPP Demokrat.

Kemudian, parpol yang telah menerima pembekalan antikorupsi dari KPK adalah, Partai Bulan Bintang (PBB) pada Kamis (2/6). Ketum PBB, Yusril Ihza Mahendra juga absen dalam acara ini. Sementara yang hadir, yaitu Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Afriansyah Noor dan pengurus lainnya.

Lalu sebelumnya, Partai Beringin Karya (Berkarya) dijadwalkan menerima pembekalan PCB pada Selasa (31/5). Namun, Berkarya juga meminta penundaan dengan alasan sedang ada persoalan di internal partai.

Sedangkan parpol yang pertama menerima pembekalan adalah, Partai Amanat Nasional (PAN) pada Rabu (25/5). Ketum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas hadir langsung dengan didampingi oleh puluhan pengurus PAN lainnya.

Populer

Rocky Gerung Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi

Minggu, 19 Mei 2024 | 03:46

Pengamat: Jangan Semua Putusan MK Dikaitkan Unsur Politis

Senin, 20 Mei 2024 | 22:19

Produksi Film Porno, Siskaeee Cs Segera Disidang

Rabu, 22 Mei 2024 | 13:49

Panglima TNI Diminta Tarik Anggota Puspom dari Kejagung

Selasa, 28 Mei 2024 | 18:58

Topeng Mega-Hasto, Rakus dan Berbohong

Kamis, 23 Mei 2024 | 18:03

IAW Desak KPK Periksa Gubernur Jakarta, Sumbar, Banten, dan Jateng

Senin, 20 Mei 2024 | 15:17

Pj Gubernur Jabar Optimistis Polisi Mampu Usut Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Kamis, 23 Mei 2024 | 06:48

UPDATE

Mulai 2027, Kolombia Larang Adu Banteng

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:49

Transisi Energi, Pertamina Hulu Rokan Manfaatkan PLTS Terbesar di Indonesia

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:45

Korban Kasus Penggelapan Memohon Hakim MA Kabulkan Kasasi

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:42

Umat Diajak Rencanakan Haji di Usia Muda

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:36

Partai Buruh Tolak Program Tapera Dijalankan

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:25

Denmark Tolak Akui Negara Palestina

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:09

Fantastis, Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah Naik Jadi Rp300 T

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:08

Sambut Pilkada, PP Pemuda Katolik Siap Aktivasi Desk Orkestrasi

Rabu, 29 Mei 2024 | 13:01

Ratusan Juta Uang Kementan Ngalir ke Nasdem

Rabu, 29 Mei 2024 | 12:59

UKT Batal Naik Setelah Diprotes, Bukti Koordinasi Pemerintah Buruk

Rabu, 29 Mei 2024 | 12:48

Selengkapnya