Berita

Ilustrasi Pemilu 2024/RMOL

Politik

Jeda Pemilu dan Pelantikan Presiden Hasilkan Presiden Lame Duck

SABTU, 25 JUNI 2022 | 10:43 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Jeda waktu antara pemilihan presiden dan pelantikan presiden tahun 2024 mendatang akan menjadikan presiden yang sedang menjabat sebagai "lame duck" atau bebek lumpuh.

Diketahui, Pilpres 2024 akan digelar pada 14 Februari, sedangkan pelantikan presiden terpilih baru akan dilakukan pada 20 Oktober 2024.

"Yang dimaksud sebagai bebek lumpuh di sini adalah presiden yang sedang menjabat tak bisa lagi mengeluarkan kebijakan efektif dan strategis karena sudah ada presiden dan wapres baru," kata cendekiawan muslim, Prof Azyumardi Azra dalam Webinar Moya Institute bertajuk Pemisahan Pilpres Dengan Pileg: Tinjauan Strategis, Jumat (24/6).


Belum lagi bila ada gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) pasca pemilu. Situasi tersebut akan mengakibatkan kevakuman pemerintahan selama delapan bulan. Atau bisa juga terjadi disorientasi pemerintahan.

"Semoga para anggota Parlemen hasil Pileg 2024 nantinya akan memperbaiki hal ini, agar praktik demokrasi kita semakin membaik," papar Azyumardi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif SMRC, Sirojuddin Abbas mengamini ada penurunan posisi tawar presiden yang sedang menjabat di kalangan pendukung. Menurutnya, periode "lame duck" akan terjadi selama 8 bulan atau 4 bulan.

"Pada saat itulah sekutu politik akan pergi ke pemenang atau Presiden Terpilih. DPR juga mulai tidak responsif terhadap keinginan presiden petahana," ujar Sirojudin.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya