Berita

Presiden RI, Joko Widodo/Ist

Politik

Jokowi Bawa Resolusi Damai ke Rusia-Ukraina, Pengamat: Relevan, Tapi Efeknya Sangat Terbatas Sekali

SABTU, 25 JUNI 2022 | 01:28 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Resolusi damai atas konflik antara Rusia dan Ukraina yang akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia lewat Presiden Joko Widodo alias Jokowi dinilai relevan. Sebagai Ketua KTT G20, Jokowi memiliki niat baik dalam menghadirkan kedamaian bagi dua negara itu.

Pengamat Hubungan Internasional, Pipip A. Rifai Hasan mengatakan, rencana pertemuan dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Rusia, Vladimir Putin sangat relevan untuk membicarakan resolusi damai.

Sebagaimana tersirat dalam tujuan mulia dari pendirian negara Republik Indonesia, yaitu bertekad untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia.


“Saya kira memang sebagai Ketua KTT G20 itu sangat relevan ya, Pak Jokowi mempunyai niat seperti itu, tapi harus disadari juga bahwa saya melihat efeknya akan sangat terbatas sekali, dan tidak bisa diharapkan serta merta Rusia-Ukraina bisa berkompromi atau berdamai,” kata Rifai Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/6).

Menurut akademisi Universitas Paramadina itu, masalah antara dua negara Eropa Timur itu sangat besar, yakni menyangkut kepentingan strategi dua negara itu. Yakni Rusia yang merasa terancam jika Ukraina masuk dalam keanggotaan NATO dan Ukraina pun merasa terancam oleh Rusia bila tidak ada Pprlindungan dari negara sekutu, yakni negara-negara anggota NATO.

“Karena masalah itu sangat besar sekali dan menyangkut kepentingan strategi dari Rusia, dan juga kepentingan barat yang bermain di situ, karena Rusia merasa tidak aman dengan sikap Ukraina yang bermesraan dengan barat,” ucapnya.

Bagi Rifai Hasan, kunjungan ini sebagai hal yang luar biasa. Sebab, Jokowi merupakan presiden pertama di Asia yang akan melakukan kunjungan ke Rusia dan Ukraina.

Namun Rifai Hasan mengingatkan Presiden Jokowi bahwa Rusia memiliki kepentingan yang sangat besar. Sehingga resolusi damai yang dibawa oleh Jokowi tidak akan berpengaruh besar, hingga Rusia meraih apa yang diinginkan.

“Bukan hanya Indonesia ya, tapi ada negara lain juga. Sampai Putin mencapai tujuannya baru mungkin bisa selesai, misalkan melumpuhkan kekuatan militer Ukraina yang kemudian tidak lagi menjadi ancaman bagi Rusia, dan Barat juga harus berpikir ulang untuk tidak memperluas NATO,” jelasnya.

Rifai Hasan mengucap syukur atas sikap Indonesia yang tidak berpihak pada negara manapun baik Rusia atau Ukraina, meski sulit tapi baik bagi Indonesia.

“Kalau kunjungan itu untuk melakukan kompromi perdamaian antara Rusia dan Ukraina saya kira sulit, namun baik buat posisi Indonesia,” tutupnya.

Diketahui rencana kunjungan Presiden Indonesia Jokowi ke Rusia dan Ukraina pada akhir Juni 2022 untuk membahas dampak ekonomi dan kemanusiaan dari invasi Moskow. Rencana Jokowi ke Ukraina dan Rusia itu diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi pada Rabu (22/6/) kemarin.

Retno mengatakan, Jokowi akan mengunjungi Kyiv dan Moskwa setelah mewakili Indonesia sebagai negara tamu dalam KTT G7 di Jerman pada 26-27 Juni 2022.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya