Berita

Jurubicara Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Khusus Urusan Papua dan Papua Barat, Arkilaus Baho/RMOL

Politik

Jubir Partai Prima: Megawati Gagal Paham soal Papua

JUMAT, 24 JUNI 2022 | 18:40 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pernyataan Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri soal Papua saat memberikan sambutan di acara Rakernas II PDIP dianggap cenderung rasis dan tak pantas disampaikan oleh Presiden RI kelima itu.

Hal itu disampaikan oleh Jurubicara Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Khusus Urusan Papua dan Papua Barat, Arkilaus Baho. Arkilaus menilai, tidak seharusnya seorang pejabat publik menyampaikan pemikiran yang cenderung rasis dan tak berkepribadian sebagai bangsa Indonesia.

"Pernyataan seorang tokoh bangsa yang juga pernah menjabat presiden, Megawati Soekarnoputri, tak bisa diterima. Di Hadapan kader partainya termasuk Presiden Jokowi, Megawati menyampaikan Papua mesti blending (percampuran) agar sama dengan Indonesia. Pernyataan 'kopi susu' tersebut seakan Papua bukan Indonesia bahkan rasis," ujar Arkilaus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/6).

Arkilaus menilai, Megawati tidak paham Pancasila dan Kebhinekaan yang menjadi perekat mewujudkan cita-cita bersama. Karena menurutnya, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, serta budaya.

"Pernyataan bos partai berkuasa tersebut semakin menegaskan elite politik Indonesia tak punya konsep utuh dalam melihat persoalan Papua," kata Arkilaus.

Padahal menurut Arkilaus, cara pandang yang cenderung rasis dengan melihat warna kulit seharusnya sudah dikubur dalam-dalam.

"Cara pandang bahwa Indonesia itu hanya satu warna kulit 'uniform' suatu kegagalan fatal yang tak bisa ditolerir. Megawati tak layak jadi seorang pemimpin, apalagi mengurusi lembaga urusan Pancasila, Megawati seharusnya banyak belajar tentang peradaban bangsa ini," tegas Arkilaus.

"Prima mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam melihat masalah rakyat, terutama Papua. Partai Prima menekankan perlunya pendekatan Papua melalui nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan," sambung Arkilaus menutup.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Ukraina Lancarkan Serangan Drone di Beberapa Wilayah Rusia

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:03

Bonus Olimpiade Ditahan, Polisi Prancis Ancam Ganggu Prosesi Estafet Obor

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:02

Antisipasi Main Judi Online, HP Prajurit Marinir Disidak Staf Intelijen

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:37

Ikut Aturan Pemerintah, Alibaba akan Dirikan Pusat Data di Vietnam

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:29

KI DKI Ajak Pekerja Manfaatkan Hak Akses Informasi Publik

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:27

Negara Pro Rakyat Harus Hapus Sistem Kontrak dan Outsourcing

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:17

Bandara Solo Berpeluang Kembali Berstatus Internasional

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:09

Polisi New York Terobos Barikade Mahasiswa Pro-Palestina di Universitas Columbia

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:02

Taruna Lintas Instansi Ikuti Latsitardarnus 2024 dengan KRI BAC-593

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:55

Peta Koalisi Pilpres Diramalkan Tak Awet hingga Pilkada 2024

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:50

Selengkapnya