Berita

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi/Ist

Politik

Dinyatakan Tak Langgar Kode Etik, Ketua DPRD DKI Bakal Lanjutkan Interpelasi Formula E

JUMAT, 08 APRIL 2022 | 18:47 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta memutuskan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, tidak terbukti melanggar tata tertib dan kode etik saat menggelar rapat paripurna interpelasi Formula E.

Menanggapi putusan tersebut, Prasetio menyatakan dirinya selalu berusaha untuk patuh pada aturan yang berlaku.

"Termasuk saat menentukan layak atau tidaknya digelar interpelasi tentang Formula E dalam rapat paripurna pada 28 September tahun lalu," kata Prasetio seperti dikutip Kantor Berita RMOLJakarta melalui akun Instagram pribadinya, Jumat (8/4).


Politikus PDI Perjuangan itu melanjutkan, interpelasi merupakan hak bertanya legislator atas kebijakan kepala daerah yang berdampak luas di tengah masyarakat.

Dalam hal ini, lanjut Pras, DPRD DKI Jakarta hanya ingin mengetahui mengenai kucuran APBD senilai Rp 560 miliar untuk pembayaran commitment fee kepada Formula E Operation (FEO).

"Mengingat Badan Kehormatan (BK) telah mengeluarkan putusan bahwa saya tidak terbukti melanggar tata tertib dan kode etik DPRD dalam menggulirkan hak interpelasi, maka saya akan kembali menjalankan fungsi pengawasan saya dalam penyelenggaraan balap mobil listrik tersebut," tegas Prasetio.

Atas keputusan tersebut BK menyatakan proses penyelidikan laporan dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik terhadap Prasetio atas pelaksanaan rapat paripurna interpelasi Formula E telah selesai.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya