Berita

Anggota DPD RI Fahira Idris/Net

Politik

Jangan Terpengaruh Penundaan Pemilu, Fahira Minta Penyelenggara Fokus Siapkan Pemilu 2024

SENIN, 21 MARET 2022 | 22:24 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diminta tetap fokus mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2024 baik yang sifatnya substantif maupun teknis.

Para penyelenggara Pemilu diminta tidak terpengaruh oleh kencangnya isu penundaan Pemilu 2024.

Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, Pemilu 2024 adalah agenda konstitusional yang harus dilaksanakan. Kata Fahira, selain sudah disepakati bersama pada 14 Februari 2024, Pemilu setiap lima tahun sekali adalah amanat konstitusi.


Dikatakan Fahira, salah satu agenda mendesak segera ditetapkan penyelenggara Pemilu terutama KPU adalah Peraturan tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2024.

“Jangan terpengaruh kencangnya isu penundaan pemilu karena dari aspek manapun penundaan pemilu tidak logis dan rasional,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta (21/3).

Senator DKI Jakarta itu yakin  isu penundaan Pemilu akan menguap, sebab tidak mendapat sambutan dari rakyat.

Fahira meminta KPU, Bawaslu dan DKPP, DPR serta Pemerintah harus segera duduk bersama membahas dan menetapkan tahapan, program, dan jadwal Pemilu 2024.

Setelah itu, Fahira menyatakan bahwa penyelenggara Pemilu bisa fokus menyiapkan rencana anggaran

"Saya berharap KPU lebih proaktif mendesak DPR dan Pemerintah untuk membahas jadwal dan anggaran ini,” tukas Fahira.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya