Berita

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas/RMOL

Politik

MUI Minta Pemerintah Tidak Cuma Diam dan Melihat Perang Rusia Vs Ukraina

JUMAT, 04 MARET 2022 | 09:20 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Mejelis Ulama Indonesia mendesak pemerintah tidak tinggal diam dalam konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina karena berdampak pada stabilitas ekonomi global.

Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas menilai, Rusia seharusnya menghormati Ukraina sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.

“Tindakan ini harus dihentikan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Bagaimanapun rakyat Ukraina jelas punya hak untuk hidup dengan aman, tenteram, dan damai di negerinya sendiri,” ujar Anwar lewat keterangan tertulisnya, Jumat (4/3).


Dia berharap pemerintah Indonesia menjalankan amanat konstitusi, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia. Apalagi, imbas ekonomi dari perang tersebut sudah mulai terlihat dan sangat terasa di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.

Dari catatannya, dampak ekonomi global akibat invansi militer Rusia di Ukraina membuat harga gandum di dalam negeri naik.

Selain itu, perang yang berkecamuk di Ukraina melibatkan Amerika Serika dan beberapa negara lainnya yang bergabung dengan NATO, sehingga hal ini jelas akan berpengaruh terhadap arus masuk dolar atau euro ke dalam negeri sehingga akan bisa mengakibatkan nilai tukar rupiah terdepresiasi atau melemah.

“Selanjutnya, masalah perdagangan internasional (ekspor-impor) sudah jelas akan terganggu dan akan berdampak buruk terhadap usaha dalam negeri,” katanya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya