Berita

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Net

Politik

Pengamat: Parpol yang Dukung Pemilu 2024 Diundur Sedang Terpapar Virus

SENIN, 28 FEBRUARI 2022 | 10:22 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Partai politik (parpol) koalisi pemerintah yang mendukung penundaan Pemilu 2024 dianggap sedang terpapar "virus" akibat tidak laku di berbagai survei.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, pada dasarnya wacana memundurkan pemilu bukan saja melanggar UU, namun hanya akan memicu pragmentasi dan polarisasi tajam di tengah masyarakat.

"Dan pada akhirnya akan memengaruhi hajat hidup orang banyak," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (28/2).


Satyo pun memandang, parpol pendukung pemerintah saat ini sudah terbelah, di mana ada dua parpol besar secara tegas menolak penundaan pemilu dan akan berpegang pada konstitusi.

Di sisi lain, parpol koalisi lain, seperti PKB dan PAN malah mendukung penundaan pemilu.

"Parpol yang mendukung perpanjangan durasi pemilu atau menunda pemilu sebagian besar mungkin sedang terpapar 'virus' enggak percaya diri, seperti sedang menuju garis degradasi ataupun yang kurang laku di survei capres," tegasnya.

Jika benar demikian, maka patut disayangkan karena penundaan pemilu jelas-jelas melanggar konstitusi yang menyebutkan masa jabatan presiden maksimal dua periode.

"Alasan-alasan tersebut sangat disayangkan karena mengorbankan amanat UU, bahkan menyebabkan terjadinya risiko instabilitas politik," pungkas Satyo.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya