Ketua Komite Tetap Energi Baru Terbarukan Kadin Pusat, Muhammad Yusrizki/Ist
Sesuai dengan komitmen dunia untuk mengendalikan perubahan iklim dalam Conference of Parties (COP) ke-26 di Glasgow, Inggris tahun lalu, Indonesia harus membuat gerakan.
Besarnya urgensi melakukan transformasi energi ke depan akan melahirkan lebih banyak electro state yang menjadi pusat energi baru terbarukan (EBT).
Dalam hal ini, Ketua Komite Tetap Energi Baru Terbarukan Kadin Pusat, Muhammad Yusrizki mengatakan, Indonesia harus berupaya menjadi electro state.
"Dampaknya, investor tidak akan masuk ke Indonesia jika tak punya upaya besar dalam membangun energi terbarukan," kata Yusrizki dalam paparannya selama kegiatan HUT ke-2 Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Kendari, Selasa (8/2).
Wakil Ketua Umum Ikatan Alumni ITB menjelaskan, transformasi energi bukan hanya berdampak bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga pada tatanan geopolitik dunia.
Hal itu juga telah disadari oleh negara-negara tetangga. Buktinya, Australia telah mengekspor EBT ke Singapura melalui kabel bawah laut yang bahkan melewati wilayah Indonesia.
Selain itu, Yusrizki menyebut, Singapura juga berniat menjadi pemimpin program dekarbonasi Asia ke depan. Dengan itu, Singapura dapat menjadi kekuatan energi hijau dan pusat EBT di Asia.
"Di sini pentingnya kita paham geopolitik," tekannya.
Menyoroti konsep tol laut yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, Yusrizki menilai, Indonesia juga perlu membangun tol energi untuk interkoneksi di tanah air.
Jika interkoneksi energi di Indonesia sudah terbentuk, maka itu akan menjadi fondasi untuk bersaing dengan negara lain di dunia.
Kendati begitu, Yusrizki menggarisbawahi, transformasi energi perlu menjadi isu sentral yang harus dipahami dan disadari pentingnya oleh semua pemangku kepentingan dan elit politik.
"Kita harus jadi electro state. kalau enggak Indonesia hanya akan jadi konsumen energi hijau," tandasnya.
HUT ke-2 JMSI juga turut dihadiri oleh sejumlah pihak, baik virtual maupun langsung. Mereka di antaranya adalah Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri BUMN Erick Thohir, Pengurus HIPMI Pusat Anggawira, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo, hingga Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa, Bupati Buton La Bakry, dan Walikota Kendari Sulkarnain Kadir.
