Berita

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif'an/RMOL

Politik

KPU Bakal Kebanjiran Capres di 2024 Jika Preshold 0 Persen, Direktur ASI: Bagusnya 5 atau 10 Persen

SABTU, 18 DESEMBER 2021 | 05:37 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Komisi Pemilihan Umum (KPU), diprediksi Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif'an, jika ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (preshold) yang berlaku pada Pilpres 2024 0 persen.

"Kalau presidential threshold 0 persen, tidak ada syarat lain, itu akan membuat kegaduhan yang luar biasa, karena semua orang bisa nyapres. Mungkin akan ada ratusan capres di Indonesia," ujar Ali kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu dini hari (18/12).

Meskipun preshold 0 persen memiliki sisi positifnya, yaitu memberikan ruang bagi Warga Negara Indonesia yang memiliki kapasitas untuk maju di Pilpres, namun Ali lebih menyarankan agar ambang batas tetap ada.


Dia memberikan besaran angka  perubahan presiential threshold yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh pemangku kebijakan regulasi di Indonesia, yaitu DPR RI bersama dengan pemerintah pusat.

"Jalan tengahnya, kalau saya, tidak dihilangkan presidential threshold, tetap ada. Tapi katakanlah (angkanya) 10 persen atau 5 persen," tuturnya.

Dengan besaran presidential threshold yang tidak begitu tinggi tersebut, Ali memandang partai politik (parpol) bisa menyaring capres-capres potensial yang berkualitas dari kalangan masyarakat.

"Jadi itu memberikan kesempatan kepada partai-partai, tak hanya papan atas tapi juga papan tengah dan papan bawah," demikian Ali Rif'an.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya