Diumumkan Luhut, PPKM Kembali Diperpanjang hingga 18 Oktober

SENIN, 04 OKTOBER 2021 | 20:01 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah pusat memutuskan memperpanjang Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 di Provinsi DKI Jakarta hingga 18 Oktober.

Keputusan tersebut diumumkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam jumpa pers secara daring, Senin (4/10).

"Jabodetabek belum turun karena ada di kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tangerang, dan Bekasi masih kekurangan vaksinasi level 3," kata Luhut.

Terkait itu, Luhut mengatakan pemerintah akan menargetkan suntikan sebanyak 2 juta vaksin untuk dua minggu.

"Kami berlakukan task force untuk ini. Ada 2 juta vaksin kita suntikkan dua Minggu ke depan," tandasnya.

Pemerintah masih menerapkan kebijakan PPKM untuk mengerem penyebaran pandemi virus corona baru (Covid-19).

Berita

Politik

Diumumkan Luhut, PPKM Kembali Diperpanjang hingga 18 Oktober

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Aliran Bantuan ke Aceh

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Bangun Jembatan Harapan

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral