Berita

Selama menjabat Presiden, Jokowi nampak sangat percaya pada Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Jokowi Hanya Percaya Luhut, Andi Nurpati: Presiden Jangan Hanya Percaya Satu Orang di Kementerian

JUMAT, 24 SEPTEMBER 2021 | 19:30 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Nurpati menyoroti dominannya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam penanganan pandemi virus corona baru (Covid-19).

Dominannya peran Luhut, di mata Andi Nurpati akan menimbulkan kementerian yang lain bekeja dengan pasif.

"Untuk semua urusan pemerintahan kepada beliau ini yang justru membuat kementerian lain tidak memiliki jabatan apapun,” demikian dikatakan Andi dalam acara diskusi virtual Parwa Institute bertemakan ‘Kinerja Menteri, Siapa yang Paling Progres atau Jeblok’, Jumat (24/9).


Andi menerangkan, adapun hasil poling terhadap survei kinerja para menteri sebatas sepengetahuan luar semata. Padahal, tambah mantan Komisioner KPU RI ini, seharusnya masyarakat juga perlu menilainya secara politis.

“Hasil survei masyarakat mereka tidak mengerti secara politis secara regulasi secara kebijakan jadi masyarakat melihat apa yang sering muncul apa yang sering ini dan seterusnya,” imbuhnya.

Sebagai politisi, Andi berpandangan, Luhut seharusnya tidak menyerobot kerja kementerian lain. Termasuk apabila Presiden Jokowi memberikan mandat, Luhut bisa mengalihkan tugas pokok dan fungsinya kepada kementerian lain.

Terkait dengan Jokowi, Luhut bisa memberikan masukan pada orang nomor satu di Indonesia itu untuk tidak hanya percaya pada satu orang menteri.

“(Kepercayaan pada satu menteri) yang menyebabkan kinerja kementerian itu menjadi tidak jelas. Seharusnya kalau kita bicara manajemen, bagaimana sih menjadi teamwork yang baik agar yang lain tidak merasa ada kesenjangan,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya