Berita

Ketua DPP PKS, Mardani ALi Sera/Net

Politik

PPKM Kembali Diperpanjang, PKS: Kasihan Penderitaan Warteg, Tukang Becak dan Tukang Porter

SELASA, 10 AGUSTUS 2021 | 15:13 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) harus disertai jaminan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah.

"Perlu benar-benar jaga kesejahteraan masyarakat kecil," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Selasa (10/8).

Bagi Mardani, banyak usaha rakyat kecil yang terdampak langsung dari kebijakan PPKM yang meminta mereka untuk berdiam di rumah.


"Kasihan sekali penderitaan Warteg, tukang becak hingga tukang porter. Mesti ada mekanisme cash program untuk mereka," terangnya.

Lanjut anggota DPR RI ini, kebijakan PPKM yang pro rakyat penting dilakukan untuk membuktikan keberpihakan pemerintah. Terlebih, baru-baru ini ada 34 tenaga kerja asing (TKA) China kembali datang pada Sabtu (7/8).

"Jika TKA terus dibuka sementara PPKM terus berjalan, sangat tidak jelas keberpihakan pemerintah," pungkasnya.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2, 3 dan 4 kembali dilakukan perpanjangan oleh Presiden Joko Widodo.

Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, keputusan itu diambil Jokowi dalam Rapat Paripurna Kabinet yang digelar Senin sore (9/8).

"Atas arahan Bapak Presiden RI (Jokowi) maka PPKM Level empat (4), tiga (3) dan dua (2) di Jawa-Bali akan diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus," ujar Luhut dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya