Berita

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melkiades Laka Lena/Net

Politik

Perpanjangan PPKM Bagian dari Kepedulian Pemerintah pada Kesehatan Rakyat

SELASA, 10 AGUSTUS 2021 | 10:27 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Melkiades: Perpanjangan PPKM Demi Kehidupan Masa Depan

Langkah pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan level di Pulau Jawa dan Bali hingga tanggal 16 Agustus mendatang merupakan keputusan terbaik.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melkiades Laka Lena menilai perpanjangan ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah pada kesehatan rakyat.


"Penanganan pandemi aspek kesehatan ini menjadi penting dan terutama dalam menjalankan berbagai macam roda kehidupan kita kedepan," ujar Melki kepada wartawan, Selasa (10/8).

Legislator Partai Golkar ini meminta masyarakat tidak khawatir dengan PPKM. Pasalnya, perpanjangan juga disertai penyesuaian dan pelonggaran pada aktivitas masyarakat.

"Tentu penyesuaian ataupun pelonggaran di beberapa aktivitas lain tentu ada batasan-batasan tertentu yang harus kita jalani,  itu juga terus dilakukan pemerintah di bidang ekonomi," pungkasnya.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2, 3 dan 4 untuk Jawa dan Bali kembali dilakukan perpanjangan oleh Presiden Joko Widodo.

Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, keputusan itu diambil Jokowi dalam Rapat Paripurna Kabinet yang digelar Senin sore (9/8).

"Atas arahan Bapak Presiden RI (Jokowi) maka PPKM Level empat, tiga, dan dua di Jawa-Bali akan diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus," ujar Luhut dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya