Berita

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan/RMOL

Politik

Luhut Tegaskan Peranannya dan Jokowi di Struktur Komando Penanganan Covid-19: Tak Mungkin Satu untuk Semua

SENIN, 09 AGUSTUS 2021 | 21:21 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pusat komando penanganan Covid-19 yang kerap disoal publik, karena dilihat tidak dipegang langsung oleh Presiden Joko Widodo, dijawab dan dipertegas oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam jumpa pers virtual terkait Evaluasi dan Penerapan PPKM malam ini, Luhut memperjelas peranan Jokowi dan termasuk dirinya dalam hal penanganan Covid-19 yang dalam pelaksanaannya berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2, 3 dan 4.

Mulanya ia menjelaskan trkait pelaksanaan perpanjangan PPKM di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Di mana dalam catatannya, sejumlah indikator terlah memperlihatkan tren perbaikan kondisi pandemi. Misalnya, terkait penurunan kasus positif harian yang mencapai 59.6 persen dari puncak kasus di tanggal 15 juli 2021 lalu


Dari situ, Luhut mempertegas peranan Jokowi, dirinya, dan juga termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

"Karena Presiden (Jokowi) yang menjadi panglima paling tinggi dalam penanganan kali ini. Sedangkan Menko Perekonomian (Airlangga) dan saya adalah komando-komando wilayah atau lapangan seperti tim leader juga," ujar Luhut dikutip melalui siaran Sekretariat Presiden, Senin malam (9/8).

Dari situ, Luhut menyatakan bahwa keputusan Jokowi menunjuk dirinya sebagai Koordinator PPKM Jawa-Bali, dan Airlangga Hartarto sebagai Koordinator PPKM di luar Jawa-Bali, sudah tepat.

"Tidak mungkin satu komando untuk semua itu (se-Indonesia), karena melihat luas rentang kendalinya," tandas Luhut.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya