Pimpinan Komisi VIII: Hingga Bulan Juli Distribusi Paket Bantuan Pemerintah Belum Bisa Dikatakan Baik

Pemerintah memang sudah menyiapkan sejumlah paket bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Hanya saja, dalam implementasinya belum cukup dikatakan baik.

Hal itu menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Pasalnya, ia menerima laporan sejumlah paket bantuan untuk masyarakat terdampak Covid-19 masih ada yang belum juga tersalurkan

"Saya melihatnya belum maksimal. Program rutin bansos saja seperti PKH dan BPNT belum tersalurkan dengan baik," ujar Ace kepada wartawan, Kamis (5/8).

"Apalagi program-program yang ditujukan sebagai safety net dari dampak PPKM ini seperti BST (Bantuan Sosial Tunai) yang jumlah penerimanya jauh lebih banyak," imbuhnya.

Ace mencontohkan, Program Keluarga Harapan (PKH) yang hingga Juli 2021 sudah terealisasi Rp 5,15 triliun untuk sejumlah 7,44 juta KPM. Padahal target penerima bantuan PKH ini 10 juta KPM.

Selain itu, kata Ace, Kartu Sembako pada Juli lalu baru terealisasi Rp 9,4 triliun untuk 15,67 juta KPM, dari total jumlah KPM sebanyak 18 juta KPM.

"Jadi program regular saja belum tersalurkan secara maksimal, apalagi program baru seperti BST," katanya.

Legistator Partai Golkar ini meminta program PKH bisa jelas proses penyalurannya, karena langsung ditransfer ke rekening yang dimiliki keluarga penerima manfaat (KPM) Himbara atau Himpunan Bank Negara.

"Jadi Kalau nomor rekeningnya jelas dan penerimanya by name by address, seharusnya tidak ada kendala untuk menyalurkannnya secara langsung kepada masyarakat," tuturnya.

Demikian juga, lanjut Ace, dengan program Kartu Sembako atau BPNT yang merupakan program rutin Kemensos. Di mana ada atau tidak ada pandemi, program ini bisa berjalan dengan maksimal.

"Apalagi di saat pandemi seharusnya program ini dapat membantu masyarakat dengan penerima yang lebih luas," demikian Ace Hasan.