Berita

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi/Net

Politik

Agenda Kamala Harris Membela Aturan Laut China Selatan, Wajar Tidak ke Indonesia

KAMIS, 05 AGUSTUS 2021 | 14:44 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Indonesia tidak masuk dalam agenda kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris merupakan hal yang wajar. Sebab lawatan ke Asia Tenggara ini bertujuan untuk menegakkan hukum internasional di Laut China Selatan (LCS).

Begitu kata anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi saat berbincang dengan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (5/8).

"Wapres AS itu kan agendanya membela aturan internasional di Laut China Selatan, makanya ke Singapura dan Vietnam," ujarnya.


Indonesia, sambung legislator Partai Golkar ini, sama sekali tidak terlibat langsung dalam persoalan di LCS. Sehingga wajar tidak menjadi tujuan dari Kamala Harris.

"Indonesia kan bukan claimant state (negara terdampak konflik LCS) seperti Vietnam, sehingga tidak perlu ikut dalam polemik di antara mereka," terangnya.

Bahkan, lanjut Bobby, pejabat AS juga sering ke Singapura tanpa mampir ke Indonesia untuk persoalan LCS tersebut.

"Kalau Singapura kan sudah sering pejabat AS ke sana tanpa mampir ke Indonesia," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya