Berita

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily/Net

Politik

Saran Ace Hasan, Pemerintah Siapkan Fasilitas Vaksinasi Di Pusat Keramaian

RABU, 04 AGUSTUS 2021 | 13:26 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah harus mencari terobosan baru yang lebih efektif dalam menggalakkan vaksinasi bagi masyarakat. Hal ini penting untuk segera mengendalikan laju pandemi virus corona baru (Covid-19).

Salah satunya, kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily, pemerintah harus memastikan bahwa akses mendapatkan vaksin bagi seluruh elemen masyarakat tidak sulit.

"Pemerintah harus mencari terobosan agar vaksinasi bisa dilakukan tanpa terkendala akibat akses masyarakat untuk mendapatkan vaksin," ujar Ace Hasan kepada wartawan, Rabu (4/8).


Ace menyarankan, pemerintah menyiapkan tempat-tempat vaksinasi di lokasi yang strategis yang menjadi pusat berkumpulnya orang.

"Jika diperlukan di berbagai tempat-tempat berkumpulnya warga, misalnya mall, pasar, rumah ibadah, balai warga, dan lain-lain, disediakan tempat vaksinasi agar bisa terjangkau masyarakat," terangnya.

Catatannya, lanjut legislator Partai Golkar ini, setiap fasilitas itu harus diawasi dan dioperasikan oleh tenaga medis yang profesional.

Menurutnya, jika cara itu bisa berjalan dengan baik dan efektif, bukan tidak mungkin pandemi Covid-19 di Indonesia bisa diselesaikan.

"Hanya dengan menggencarkan vaksinasi kita dapat keluar dari penularan Covid-19. Masyarakat harus terus diedukasi untuk melakukan vaksinasi dan bersedia untuk divaksin," tandasnya.

Data per Selasa (3/8) pukul 12.00 WIB, dari target sasaran sebanyak 208 uta lebih, yang dusah menjalani vaksin tahap pertama masih di angka 48.106.208 orang dan vaksinasi tahap kedua sebanyak 21.436.908 orang.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya