Berita

Pemerhati industri transportasi logistik nasional, Bambang Haryo Soekartono/Net

Politik

Berpotensi Gagal Fokus, Rencana ASDP Bangun Kawasan Wisata dari Dana IPO Harus Dibatalkan

RABU, 04 AGUSTUS 2021 | 01:20 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Rencana PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) membangun kawasan wisata terpadu dari dana hasil penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) berbuah kritik.

Pemerhati industri transportasi logistik nasional, Bambang Haryo Soekartono, khawatir rencana itu membuat ASDP melenceng dari tugas dan bisnis utamanya sebagai BUMN transportasi penyeberangan.

“Membangun kawasan wisata dan proyek lain di luar core business akan membuat ASDP tidak fokus dan tidak serius menjalankan tugasnya melayani angkutan penyeberangan," ujar Bambang Haryo kepada wartawan, Selasa (3/8).


Sebelum melenceng jauh, kata dia, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi serta DPR RI perlu segera mengevaluasi rencana dan kinerja ASDP.

Menurut mantan anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra ini, ASDP tidak patut menggunakan dana IPO untuk kepentingan atau bisnis lain yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan core business.

“Kinerja ASDP di penyeberangan saja belum maksimal, kok mau berbisnis yang lain? Hampir semua lintasan komersial yang dikelola ASDP masih kekurangan dermaga, bahkan kapasitasnya kurang dari 50 persen. Harusnya fokus bangun dermaga dulu,” tegasnya.

Dikatakan Bambang, sebagian besar dermaga ASDP saat ini, dalam kondisi memprihatinkan. Misalnya fender hilang, dophine tidak lengkap, dan banyak fasilitas rusak yang membahayakan keselamatan penyeberangan.

Kekurangan dermaga yang sangat signifikan itu menimbulkan inefisiensi transportasi karena banyak kapal yang tidak bisa beroperasi. Namun biayanya harus ditanggung oleh operator kapal dan konsumen.

Dia menambahkan, dana IPO tidak patut dipakai untuk bisnis lain. Sebab investasi ASDP sebagian besar merupakan dana hibah yang berasal dari APBN dan Penyertaan Modal Negara (PMN), baik untuk membangun dermaga dan kapal maupun subsidi keperintisan.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur ini juga khawatir pembangunan kawasan wisata terpadu tersebut akan menimbulkan konflik kepentingan. Lantaran bisa memperlambat arus transportasi penyeberangan demi memajukan bisnis barunya itu.

"Jadi, rencana tersebut harus dibatalkan karena tidak mendukung kecepatan transportasi orang dan logistik,” tandasnya.

ASDP berencana IPO pada kuartal pertama 2022, dan menargetkan untuk menyedot pendanaan hingga Rp 3,25 triliun.

Dana itu akan dipakai untuk mengembangkan bisnis. Salah satunya membangun kawasan wisata terpadu Bakauheni Harbour City.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya