Berita

Founder Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja/Repro

Politik

Synergy Policy: Fungsi Bansos di Indonesia Didominasi Kepentingan Politik

SABTU, 31 JULI 2021 | 12:22 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Bantuan sosial sejatinya punya tiga desain manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat, yakni sosial ekonomi, fungsi ekonomi, dan fungsi sosial politik.

Namun pada praktiknya, ketiga desain manfaat tersebut tidak sepenuhnya dipenuhi dalam penyaluran bansos oleh pemerintah.

"Fungsi jaminan sosial itu sebenarnya secara desain tiga. tapi di Indonesia itu hanya sebagian kecil saja," ujar Founder Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja dalam diskusi virtual Populi Center bertema 'Polemik Pungli Bansos', Sabtu (31/7).


Desain pertama, kata Dinna, adalah sosial ekonomi. Yakni, bansos harus menjaga masyarakat agar jangan sampai jatuh ke jurang kemiskinan.

"Karena yang namanya jatuh itu ngangkatnya susah ya, sekali jatuh maka dampaknya akan besar, mulai dari jerat utang, dan lain sebagainya," katanya.

Kedua, adalah fungsi ekonomi. Dinna menyebutkan, hal ini yang sangat sering dibicarakan pejabat, tapi secara desain tidak tepat.

"Desain ini menjaga daya beli masyarakat agar perputaran ekonomi berjalan terus karena cukup diakui perekonomian makro Indonesia cukup banyak bergantung kepada konsumsi masyarakat," jelasnya.

Desain ketiga, lanjut Dinna, adalah fungsi sosial politik. Yakni ketika orang diberi bansos, maka orang lebih percaya kepada pemerintah.

"Secara desain, saya perhatikan justru fungsi yang tiga ini lebih banyak didominasi oleh fungsi politik," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya