Berita

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus/Net

Politik

Formappi: Fasilitas Isoman Mewah Anggota DPR Perlihatkan Wajah Parlemen yang Tidak Sensitif

RABU, 28 JULI 2021 | 11:33 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Adanya fasilitas mewah untuk karantina dan isolasi mandiri bagi anggota DPR RI sama sekali tidak menunjukkan empati di tengah kesusahan rakyat.

Apalagi, fasilitas isoman di hotel mewah tersebut dibiayai oleh negara. Hal itu termuat dalam surat nomor SJ/09596/SETJEN DPR RI/DA/07/2021 yang diteken oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar.

"Penyediaan fasilitas khusus bagi anggota DPR ini cenderung memperlihatkan wajah parlemen yang tidak peduli, tidak sensitif, tidak berempati," ujar peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus saat dihubungi, Rabu (28/7).


Sayangnya, kata Lucius, kritikan publik dianggap angin lalu saja. Fasilitas istimewa dan mewah diterima wakil rakyat secara cuma-cuma dari pajak-pajak rakyat yanh dibayarkan pada negara.

"Di sisi lain, rakyat kebanyakan masih terus bergelut dengan berbagai kesulitan mulai dari fasilitas kesehatan sampai tempat isolasi," katanya.

Lanjut Lucius, fasilitas khusus anggota DPR yang terus saja muncul di tengah situasi krisis yang dialami banyak masyarakat, merupakan kebijakan yang merusak citra dan kepercayaan publik pada DPR.

"Berulangnya kebijakan atau penyediaan fasilitas khusus bagi anggota DPR yang selalu dikritik publik memperlihatkan wakil rakyat sedang menantang rakyat sendiri," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya