Berita

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Repro

Politik

Efikasi Vaksin Sinovac Dipertanyakan, Pemerintah Harus Jelaskan Secara Terbuka

SENIN, 12 JULI 2021 | 10:48 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintahan Joko Widodo harus segera menjelaskan secara terbuka kepada publik terkait efikasi atau kemanjuran vaksin Sinovac.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, menanggapi adanya pemberitaan media asing yang menyebutkan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia merupakan bukti kegagalan vaksin Sinovac yang merupakan buatan China.

"Hal itu mungkin yang membuat WHO baru di bulan Juni 2021 akhirnya mengeluarkan izin darurat penggunaan vaksin Sinovac. Kejadian serupa di Thailand, otoritas kesehatan Thailand akhirnya memberikan vaksinasi booster dengan menggunakan Pfizer. Maka apakah ini jadi sebab banyaknya kasus positif dan korban meninggal pascavaksinasi?" ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/7).


Bahkan, Satyo pun curiga faktor efikasi vaksin Sinovac yang membuat pemerintah Indonesia berencana memberikan booster vaksinasi ketiga untuk tenaga kesehatan (nakes) di Indonesia dengan menggunakan vaksin Moderna.

"Ini juga jadi pertanyaan, kita jadi teringat ketika Indonesia gagal memberangkatkan calon jemaah Haji, apakah hal ini menjadi faktor? salah satunya adalah terkait syarat vaksinasi dengan vaksin tertentu? Banyak misterinya," jelas Satyo.

Sehingga, kata Satyo, pemerintah mesti terbuka terkait efikasi vaksin Sinovac berikut panduan pascavaksinasi kepada publik.

"Jika memang ada informasi gejala klinis setelah vaksinasi terkait periode aman dan efikasi vaksin bekerja secara optimal dan pemerintah juga mesti menjelaskan kepada masyarakat terkait opsi memborong vaksin Sinovac dengan telah menggunakan uang negara puluhan T (triliun rupiah) jika memang sudah melalui prosedur dan menilai rekomendasi para ahli epidemiolog dan ahli vaksin di dalam negeri," pungkas Satyo.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya