Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Demi Hindari Benturan Horizontal, Jokowi Harus Minta Jokpro Bubarkan Diri

KAMIS, 24 JUNI 2021 | 07:31 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kehadiran Komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024 harus disikapi tegas oleh Presiden Joko Widodo. Mantan Walikota Solo tersebut harus meminta M. Qodari cs membubarkan diri jika dirinya serius menolak untuk perpanjangan masa jabatan presiden.

Begitu kataDirektur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto menanggapi munculnya Seknas Jokowi Sudahlah! (SJS) setelah adanya Seknas Jokpro 2024.

Menurut Satyo, munculnya Jokpro yang kontroversi dan berpotensi melanggar UU akan memprovokasi civil society.


"Apapun upaya merekayasa aturan nantinya jika wacana ini benar-benar diekskusi akan merusak kedaulatan rakyat dan merusak tatanan demokrasi, sebagai bangsa kita juga akan mengalami set back terhadap capaian yang sudah dibangun dengan cost sosial yang tidak kecil," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (24/6).

Kehadiran SJS, kata Satyo, merupakan antitesa dari Jokpro. Sehingga, jika kedua kutub mengkristal, maka akan terjadi benturan horizontal.

"Jokowi sebagai presiden yang sudah menyatakan menolak dan tidak memiliki keinginan dicalonkan atau di perpanjang masa jabatannya mesti melakukan langkah kongkrit dan terbuka meminta relawan Jokpro membubarkan diri," pungkas Satyo.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya