Berita

Parlemen Belanda nyatakan genosida Uighur/Net

Dunia

Parlemen Belanda Nyatakan Genosida Uighur, China Berang

JUMAT, 26 FEBRUARI 2021 | 10:19 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Belanda akan menjadi negara Eropa pertama yang menyatakan bahwa perlakuan terhadap minoritas Uighur di China sebagai genosida.

Parlemen Belanda pada Kamis (25/2) mengeluarkan mosi tidak mengikat yang menyebutkan perlakuan terhadap minoritas Muslim Uighur di China sama dengan genosida.

"Genosida terhadap minoritas Uihur sedang terjadi di China," begitu mosi tersebut, seperti dimuat Reuters.


Mosi itu menyatakan bahwa tindakan seperti mencegah kelahiran dan memiliki kamp hukuman dinyatakan genosida berdasarkan Resolusi PBB 260, atau umumnya dikenal sebagai konvensi genosida.

Kendati begitu, parlemen tidak secara langsung menyebut bahwa pemerintah China yang bertanggung jawab atas genosida tersebut.

Anggota parlemen Sjoerd Sjoerdsma dari Partai D-66 yang mengajukan mosi itu juga mengusulkan agar Belanda melobi Komite Olimpiade Internasional untuk memindahkan Olimpiade Musim Dingin 2022 dari Beijing.

Menanggapi mosi itu, Kedutaan Besar Cina di Den Haag buka suara. Mereka mengatakan setiap upaya yang menyebut genosida di Xinjiang adalah sebuah kebohongan dan parlemen Belanda dengan sengaja mencoreng serta mencampuri urusan dalam negeri China.

Dalam pernyataan di situs webnya, Kedutaan Besar China di Den Haag mengatakan populasi Uighur di Xinjiang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menikmati standar hidup yang lebih tinggi, dan harapan hidup yang lebih lama.

“Bagaimana Anda bisa menyebut ini sebagai genosida? Masalah terkait Xinjiang tidak pernah tentang hak asasi manusia, etnis atau agama, tetapi tentang memerangi terorisme kekerasan dan suksesi," tulis kedutaan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya