Berita

Boeing Company/Net

Dunia

Kinerja Gagal, Boeing Harus Bayar 6,6 Juta Dolar Ke Pemerintah AS

JUMAT, 26 FEBRUARI 2021 | 08:22 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Produsen pesawat raksasa, Boeing Company, diharuskan membayar lebih dari 6,6 juta dolar ke pemerintah Amerika Serikat (AS) karena gagal memenuhi kewajiban kinerja.

Hal tersebut diumumkan oleh Administrasi Penerbangan Federal (FAA) dalam pernyataan pada Kamis (25/2).

FAA menilai Boeing telah gagal memenuhi kewajiban kinerja berdasarkan perjanjian penyelesaian 2015, di mana perusahaan berkomitmen untuk mengubah proses internalnya untuk meningkatkan dan memprioritaskan kepatuhan peraturan.


Akibatnya, Boeing harus membayar sebesar 5,4 juta dolar. Angka tersebut dinilai berdasarkan pelanggaran beberapa target yang dilakukan oleh Boeing. Terlebih beberapa manajer perusahaan tidak patuh terhadap paraturan FAA.

"Pabrik pesawat yang berbasis di Chicago itu juga setuju untuk membayar 1,21 juta untuk menyelesaikan dua kasus penegakan hukum FAA yang tertunda," lanjut regulator AS itu, seperti dikutip Sputnik.

Di bawah perjanjian 2015, perusahaan akan memenuhi target kinerja tertentu, dan memberi wewenang kepada FAA untuk menilai hukuman yang ditangguhkan jika gagal melakukannya.

Di tengah guncangan pandemi Covid-19, Boeing harus menghadapi berbagai masalah bertubi-tubi. Setelah berhasil menyelesaikan masalah terkait 737 MAX, Boeing saat ini dihadapkan dengan persoalan yang menimpa 777.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya