Berita

Perdana Menteri Nikol Pashinyan saat berbicara di depan pendukungnya di alun-alun pusat kota Yerevan, Kamis 25 Februari 2021/Repro

Dunia

PM Armenia: Jika Presiden Gagal Memecat Kepala Tentara, Berarti Dia Juga Terlibat Kudeta Militer

JUMAT, 26 FEBRUARI 2021 | 08:17 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kepala Staf Umum Angkatan Darat Armenia Onik Gasparyan dengan tegas menolak permintaan  pengunduran diri. Pernyataan itu diposting oleh Tentara Nasional Armenia di akun Facebook-nya pada Kamis (25/2).

"Kepala Staf Umum Armenia Onik Gasparyan dengan tegas menolak permintaan pengunduran diri, dengan menyatakan bahwa 'tuntutan tentara tidak dapat diubah'," tulis pernyataan itu.

"Para jenderal mengirimkan sinyal ke (perdana Menteri) Pashinyan, bahwa jika tekanan terhadap Gasparyan terus berlanjut, situasinya akan semakin memburuk," lanjut pernyataan itu.


Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan telah mendesak Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Onik Gasparyan untuk mengundurkan diri secara sukarela atau ia akan mengajukan permintaan kepada presiden untuk mencopot Gasparyan.

Tindakan itu dilakukan Pashinyan tak lama setelah Angkatan Bersenjata mengeluarkan surat pernyataan yang mendesak agar ia  mundur sebagai perdana menteri karena dinilai sudah tidak mampu lagi mengelola negara.

"Saya meminta Kepala Staf Umum Armenia Onik Gasparyan untuk mengundurkan diri. Dia tidak akan bisa membangkitkan tentara melawan rakyat. Saya tidak akan mengizinkan itu. Semua prajurit lainnya harus kembali bertugas," kata Pashinyan di depan para pendukungnya di alun-alun pusat kota Yerevan, Kamis (25/2).

Perdana Menteri Armenia mengklaim bahwa dia akan menganggap Presiden Armen Sargsyan sebagai kaki tangan dalam upaya kudeta militer jika dia gagal memecat Gasparyan.

"Jika presiden Armenia gagal menandatangani pengunduran diri Kepala Staf Umum, apakah itu berarti dia bergabung dengan kudeta? Saya yakin, itu benar," kata Pashinyan, seperti dikutip dari Tass.

Dalam pidatonya di depan pendukungnya, Pashinyan mengulang kembali kalimatnya, bahwa apa yang dilakukan Angkatan Laut itu adalah  'percobaan kudeta militer' dan bahwa tentara dan abdi negara tidak boleh terlibat dalam politik.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya